NTTKreatif.com, Tambolaka – Semangat persaudaraan dan kepedulian antardaerah kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemkab SBD mengalokasikan bantuan sebesar Rp500 juta untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores.
Bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas pemerintah dan masyarakat Sumba Barat Daya terhadap sesama warga NTT yang sedang menghadapi musibah. Dukungan ini sekaligus menjadi gambaran bahwa kepedulian kemanusiaan tidak dibatasi oleh wilayah administratif maupun geografis.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla Talu mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang sedang mengalami bencana.
“Kami tentu turut merasakan apa yang dialami saudara-saudara kita di Flores. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berupaya mengambil bagian dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kita sebagai sesama masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ungkap Bupati Ratu.
Menurutnya, kepedulian terhadap korban bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, selain mengalokasikan anggaran melalui APBD, pemerintah daerah juga mengajak ASN dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan solidaritas kemanusiaan.
Bupati juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memberikan sumbangan secara sukarela, dengan nominal minimal Rp20.000 per orang.
“Partisipasi ini kami harapkan lahir dari kesadaran dan keikhlasan masing-masing. Tidak ada paksaan. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan, tentu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan,” ujarnya.
Ajakan tersebut mendapat respons dari jajaran ASN dan masyarakat Sumba Barat Daya. Gerakan donasi yang dihimpun secara sukarela itu menjadi bentuk dukungan tambahan di luar bantuan pemerintah yang bersumber dari APBD.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Etmundus N. Nau, mengungkapkan bahwa donasi ASN dan masyarakat yang terkumpul hingga Rabu malam mencapai Rp148.828.033.
“Donasi yang terkumpul merupakan bentuk kepedulian ASN dan masyarakat Sumba Barat Daya terhadap saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores. Kami sangat mengapresiasi partisipasi semua pihak yang dengan sukarela mengambil bagian dalam gerakan kemanusiaan ini,” jelas Etmundus.
Ia menjelaskan, dana solidaritas tersebut direncanakan untuk membantu warga asal Sumba yang berada di sejumlah kabupaten di Flores melalui paguyuban masyarakat Sumba di wilayah masing-masing.
Sasaran gerakan solidaritas tersebut mencakup masyarakat asal Sumba yang berada di Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.
Sementara itu, bantuan pemerintah sebesar Rp500 juta disalurkan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening pemerintah kabupaten yang terdampak gempa.
Pada awalnya, bantuan tersebut direncanakan untuk diserahkan secara langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, mekanisme penyaluran dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing pemerintah kabupaten penerima.
Perubahan mekanisme tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing daerah berdasarkan data yang tersedia.
Sekda Etmundus N. Nau mengonfirmasi bahwa bantuan Rp500 juta tersebut telah ditransfer ke rekening tujuh pemerintah kabupaten terdampak sejak Senin, 24 Agustus 2026.
“Kami memastikan bantuan pemerintah sebesar Rp500 juta telah disalurkan kepada tujuh kabupaten terdampak. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan di masing-masing daerah, sehingga bantuan dapat diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan,” ungkap Etmundus.
Adapun pembagian bantuan tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp100 juta, Kabupaten Manggarai Rp100 juta, Kabupaten Nagekeo Rp100 juta, Kabupaten Manggarai Barat Rp50 juta, Kabupaten Ngada Rp50 juta, Kabupaten Ende Rp50 juta, dan Kabupaten Sikka Rp50 juta.
Dengan demikian, total bantuan yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai Rp500 juta untuk tujuh kabupaten di Pulau Flores.
Etmundus juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan, baik yang bersumber dari APBD maupun donasi sukarela ASN dan masyarakat.
“Prinsipnya, setiap bantuan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa semangat kepedulian yang telah ditunjukkan ASN dan masyarakat ini benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan finansial, melainkan juga bentuk nyata persaudaraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi situasi bencana.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, ASN, dan masyarakat, Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa kepedulian dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun gerakan solidaritas sosial.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.
Dari Sumba untuk Flores, semangat gotong royong ini menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi bencana, kekuatan masyarakat NTT terletak pada persatuan, kepedulian, dan kesediaan untuk saling membantu.
Saat Gempa Mengguncang SBD, Pemkab Bergerak Cepat Tangani Dampak Bencana
Semangat solidaritas yang ditunjukkan Pemkab SBD kepada daerah lain juga tercermin dalam langkah pemerintah ketika bencana gempa bumi justru mengguncang wilayahnya sendiri. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu (4/10/2026).
Sejak gempa terjadi, pemerintah daerah langsung mengerahkan sejumlah perangkat daerah untuk melakukan penanganan darurat, mendata kerusakan bangunan, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla bersama Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka mengambil bagian langsung dalam upaya penanganan tersebut. Keduanya turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan bantuan pemerintah menjangkau warga yang membutuhkan.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 yang terjadi pada pukul 06.55 WITA itu berpusat sekitar 30 kilometer barat daya Sumba Barat Daya dengan kedalaman 10 kilometer. Aktivitas gempa tersebut turut menimbulkan kerusakan pada rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat.
Sehari setelah kejadian, Senin (5/10/2026), Bupati Ratu Wulla meninjau sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Desa Perokonda, Kecamatan Kodi, dan wilayah Kecamatan Kodi Bangedo. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi BPBD, pemerintah kecamatan, serta unsur TNI-Polri.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memperoleh gambaran mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak warga setelah gempa.
Bupati Ratu Wulla meminta masyarakat tetap tenang, tetapi tidak mengabaikan potensi gempa susulan. Warga juga diimbau menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan karena berisiko membahayakan keselamatan.
Pemerintah daerah juga memastikan perangkat terkait, termasuk BPBD dan fasilitas pelayanan kesehatan, tetap bersiaga untuk memberikan bantuan apabila dibutuhkan masyarakat.
Sebagai langkah penanganan lanjutan, Pemkab SBD menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi melalui Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Nomor BPBD.360/59/SBD/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Status tersebut diberlakukan hingga 18 Oktober 2026.
Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan koordinasi, mobilisasi sumber daya, pendataan kerusakan, serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang turut mendukung penanganan bencana di Sumba Barat Daya. BNPB mengonfirmasi aktivasi pos komando tanggap darurat untuk mempercepat koordinasi dan penanganan di lapangan.
Berdasarkan data sementara BNPB per 5 Oktober 2026 pukul 00.15 WIB, tercatat 95 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari satu rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang, dan 82 rumah rusak ringan. Selain itu, lima tempat ibadah, empat fasilitas pendidikan, 10 fasilitas kesehatan, dan tiga rumah dinas turut terdampak.
Di tengah upaya pendataan, pemerintah daerah juga mulai memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Pada 7 Oktober 2026, Bupati Ratu Wulla bersama Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung menyerahkan bantuan berupa makanan dan air bersih kepada warga.
Bupati Ratu Wulla menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak sekaligus meringankan beban warga yang harus mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga.
“Sudah kami distribusikan bantuan, seperti permakanan. Kemarin langsung saya bersama Pak Wakil, bersama dengan beberapa pimpinan OPD, kami sudah turun langsung untuk menyerahkan bantuan permakanan dan juga air bersih,” kata Ratu Wulla.
Selain penyaluran bantuan, Pemkab SBD mempercepat pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Pemerintah daerah memberikan batas waktu hingga 7 Oktober 2026 agar data dari wilayah terdampak segera dikumpulkan sebagai dasar menentukan kebutuhan penanganan dan pembiayaan pemulihan.
Ratu Wulla mengatakan, data kerusakan yang akurat menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara tepat, termasuk kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun pergeseran anggaran.
“Kami batasi sampai tanggal 7 besok, data-data harus masuk, setelah itu kami langsung bergerak,” ujar Ratu Wulla. Selasa (6/10/2026).
Perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada potensi gempa susulan yang masih terjadi setelah gempa utama. Bupati mengungkapkan, aktivitas gempa susulan cukup sering sehingga diperlukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Gempa susulan ini terus terjadi dan sangat sering, sehingga memang kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada,” kata Ratu Wulla pada 6 Oktober 2026.
Untuk memperkuat penanganan, Pemkab SBD menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada 8 Oktober 2026. Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, BPBD, BNPB, TNI-Polri, BMKG, pemerintah kecamatan dan desa, tenaga kesehatan, relawan, dunia usaha, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait bekerja secara terkoordinasi agar penanganan dampak gempa dapat berjalan lebih cepat. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Distribusi bantuan kemudian dilanjutkan melalui BPBD SBD. Pada 13 dan 14 Oktober 2026, bantuan logistik disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kecamatan Kodi, Kodi Utara, Kodi Bangedo, dan Kodi Balaghar. Sebelumnya, penyaluran juga dilakukan di Kecamatan Loura.
Kepala BPBD Sumba Barat Daya Stefanus Malo menjelaskan, bantuan yang disalurkan meliputi beras, mi instan, air mineral, terpal, tikar, dan selimut. Bantuan tersebut ditempatkan di posko lapangan pada kantor kecamatan sebelum diteruskan kepada masyarakat melalui kepala desa.
Langkah penanganan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT. Pada 15 Oktober 2026, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bertemu dengan Bupati Ratu Wulla di Rumah Jabatan Bupati SBD untuk membahas percepatan pendataan dan pemulihan wilayah terdampak gempa.
Dalam pertemuan tersebut, Johni meminta agar data kerusakan rumah masyarakat segera diverifikasi sehingga pemerintah dapat menentukan pembagian tanggung jawab penanganan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
“Kita lihat mana yang tidak bisa ditangani oleh Kabupaten, itu yang kita ambil alih. Kita komunikasikan dengan Pusat,” kata Johni Asadoma 15 Oktober 2026.
Dukungan pemerintah provinsi juga telah diberikan sejak awal kejadian. Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa Pemprov NTT mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa, termasuk terpal yang dibutuhkan warga yang masih merasa khawatir untuk beristirahat di dalam rumah.
Setelah menjalani masa tanggap darurat selama 14 hari, Pemkab SBD melanjutkan penanganan melalui masa transisi darurat bencana yang dimulai pada 19 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil karena masih diperlukan proses verifikasi dan validasi terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Bupati Ratu Wulla menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama tim komando posko bencana terus mengevaluasi perkembangan penanganan sebelum berakhirnya masa tanggap darurat pada 18 Oktober 2026.
Dengan berlanjutnya masa transisi, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian, sekaligus menyiapkan langkah pemulihan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi di lapangan.
Di tengah proses pemulihan tersebut, kepedulian terhadap korban gempa juga datang dari Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat melalui program NasDem Peduli. Pada Kamis (29/10/2026), Julie menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 28 keluarga terdampak gempa di Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.
Selain bantuan sembako, Julie juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan bantuan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan. Ia mengatakan, Fraksi NasDem akan berupaya membantu menyediakan material bangunan seperti batu dan semen agar proses pemulihan rumah masyarakat dapat segera dilakukan.
“Jika di pusat agar tidak terlalu lama, kita Fraksi Peduli NasDem nanti yang turun bawa batu, semen, dan lain-lain kita atur untuk 28 KK yang mengalami rusak rumahnya,” ungkap Julie sebagaimana dikutip dalam pemberitaan mengenai kunjungannya di Desa Dinjo.
Julie menegaskan bahwa upaya membantu masyarakat terdampak bencana tidak semata-mata didasarkan pada wilayah pemilihan, melainkan merupakan bagian dari kepedulian terhadap sesama. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga meskipun Sumba Barat Daya bukan daerah pemilihannya.
“Apapun alasannya saya harus berjuang walaupun di sini bukan Dapil saya,” kata Julie.
Rangkaian penanganan tersebut menunjukkan bahwa respons Pemkab SBD tidak hanya difokuskan pada tindakan darurat setelah gempa, tetapi juga mencakup pendataan, distribusi bantuan, koordinasi lintas pemerintahan, hingga persiapan pemulihan pascabencana.
Melalui keterlibatan langsung kepala daerah, perangkat OPD, BPBD, serta dukungan pemerintah provinsi, BNPB, DPR RI dan berbagai elemen masyarakat, Pemkab SBD berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan kehidupan warga setelah bencana gempa bumi.**(Ell).
