NTTKreatif.com, Larantuka — Bau kandang sapi memang menyengat. Namun di Sentra Peternakan Sapi Wulo Kolo, Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, ada “bau” lain yang kini sulit diabaikan. Bukan sekadar bau kotoran ternak, melainkan aroma pertanyaan tentang uang negara, kesiapan proyek, legalitas lingkungan, proses pengadaan, kontrak 700 ekor sapi, hingga keputusan pemerintah mengurangi jumlahnya menjadi 150 ekor.
Sentra peternakan yang digadang-gadang sebagai bagian dari program strategis Pemerintah Kabupaten Flores Timur itu sejak awal disiapkan untuk pengembangan 700 ekor sapi Bali. Pemda bahkan menyewa lahan seluas 200 hektare pada akhir 2025. Namun, FloresPos.net melaporkan bahwa dari lahan tersebut baru sekitar 30 hektare yang dikerjakan dan dimanfaatkan untuk persiapan sentra peternakan.
Persoalan pertama muncul dari aspek lingkungan. Pada Mei 2026, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Flores Timur, Servolus Satel Demoor, membenarkan bahwa Sentra Peternakan Sapi Wulo Kolo belum mengantongi persetujuan lingkungan. Menurut dia, proses tersebut masih berjalan. Pada saat yang sama, FloresPos.net juga memberitakan bahwa lokasi sentra peternakan tersebut berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung Umo Rodo Ile Budi RTK 128. (
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Flores Timur, Vinsensius Florianus Keladu, juga membenarkan lokasi itu berbatasan dengan kawasan hutan lindung. Ia menjelaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak KPH dan dilakukan survei lapangan pada Oktober 2025. Fakta ini penting karena proyek bernilai miliaran rupiah tersebut sejak awal bersentuhan dengan aspek tata ruang, lahan dan lingkungan yang semestinya menjadi bagian dari perencanaan.
Di sisi lain, pemerintah tetap bergerak dengan rencana pengadaan 700 ekor sapi Bali. Masalahnya, kesiapan lapangan justru dipersoalkan oleh DPRD Flores Timur. Ketua DPRD Albertus Ola Sinuor mengungkapkan bahwa forum bersama pemerintah antara lain dimaksudkan untuk merasionalisasi jumlah sapi setelah Komisi II melakukan pemantauan ke Wulo Kolo dan menemukan kesiapan lapangan belum memadai untuk pengembangan 700 ekor sapi.
Kekhawatiran itu juga disampaikan anggota DPRD Flores Timur, Feris Koten. Ia mempertanyakan apakah lokasi tersebut benar-benar siap menyediakan makanan dan minuman bagi 700 ekor sapi. “Apakah sudah benar-benar siap untuk 700 ekor bibit sapi itu bisa makan dan minum?” kata Feris dalam pemberitaan Flores Terkini. Ia juga mempertanyakan sumber biaya apabila pemerintah harus kembali mendatangkan pakan dari tempat lain.
Namun, ketika kekhawatiran mengenai kesiapan lapangan sedang dibicarakan, muncul fakta lain: kontrak pengadaan 700 ekor sapi ternyata telah ditandatangani pada 24 Juni 2026. Flores Terkini melaporkan bahwa informasi tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan saat itu, Vianey Kiti Tokan, dalam forum bersama DPRD. Kondisi tersebut membuat sejumlah anggota DPRD mendesak pemerintah mengkaji kembali kontrak tersebut.
Di sinilah persoalan mulai memasuki wilayah yang lebih sensitif. Pada 3 September 2026, Flores Terkini melaporkan bahwa pengadaan 700 ekor bibit sapi tersebut tidak melalui prosedur review APIP. Plt. Kepala Inspektorat Daerah Flores Timur, Fransiskus X. Resiona, membantah bahwa Inspektorat menolak melakukan review. Menurut dia, review tidak dilakukan karena pihak Disbunter tidak pernah mengajukan permohonan review terhadap dokumen pengadaan tersebut.
Pernyataan Fransiskus itu justru membuka pertanyaan baru. Jika dokumen pengadaan tidak pernah diajukan untuk direviu, siapa yang seharusnya memastikan proses tersebut mendapat pengawasan internal sebelum kontrak berjalan? Apakah tidak adanya permohonan review merupakan persoalan administratif semata, atau ada kelemahan tata kelola yang perlu diperiksa lebih jauh? Dua pertanyaan ini tentu bukan tuduhan pidana, tetapi layak dijawab secara terbuka karena menyangkut proses pengadaan menggunakan uang publik.
Sementara itu, Polikarpus Kopong Blolon, anggota Komisi II DPRD Flores Timur, mengingatkan adanya konsekuensi hukum dari kontrak yang telah ditandatangani. “Dengan melihat konsekuensi hukum yang berat, salah satunya konsekuensi hukum perdata, maka saya punya saran begini. Dari 700 ekor sapi itu sebaiknya kita pertahankan,” kata Polikarpus. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan jumlah sapi tidak sesederhana mengganti angka dalam sebuah dokumen.
Perubahan itu akhirnya benar-benar muncul. Flores Terkini melaporkan pada 3 September 2026 bahwa Pemkab Flores Timur memutuskan menyesuaikan pengadaan dari 700 ekor menjadi 150 ekor. Dari jumlah itu, 50 ekor direncanakan ditempatkan di sentra Wulo Kolo, sedangkan 100 ekor disebarkan kepada kelompok tani/ternak di lima titik. Luas lahan yang sebelumnya dikontrak 200 hektare juga ikut disesuaikan.
Plt. Kepala Inspektorat Daerah, Fransiskus X. Resiona, menjelaskan bahwa keputusan tersebut lahir melalui rapat koordinasi terbatas Pemkab Flores Timur pada 30 dan 31 Agustus 2026. Menurutnya, rapat itu mendasarkan keputusan pada hasil kajian Prof. Dr. Bernadete Barek Koten. Setelah keputusan diambil, PPK diminta mengevaluasi kontrak dan melakukan adendum.
Masalahnya, pengurangan 550 ekor sapi bukan perubahan kecil. Jika semula pemerintah menyiapkan pagu Rp5,88 miliar untuk 700 ekor, maka keputusan menjadi 150 ekor otomatis melahirkan pertanyaan mengenai sisa anggaran. Pertanyaan tersebut bahkan sudah masuk ke Badan Anggaran DPRD Flores Timur. Pada 9 September 2026, Banggar mendesak agar pagu pengadaan dikoreksi dari Rp5,88 miliar menjadi sekitar Rp1,26 miliar sesuai volume 150 ekor. Sejumlah anggota Banggar bahkan mengusulkan paket pengadaan tersebut dibatalkan.
Rangkaian fakta tersebut membuat publik berhak bertanya: mengapa proyek yang sejak awal dirancang untuk 700 ekor kemudian dipangkas menjadi 150 ekor? Apakah persoalan tersebut semata-mata akibat perubahan kajian teknis dan kondisi lapangan, atau terdapat kelemahan dalam perencanaan sejak awal? Jika perencanaan awal memang belum matang, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan yang sudah berjalan?
Pertanyaan berikutnya lebih serius: mengapa pengadaan bernilai miliaran rupiah tersebut tidak masuk dalam prosedur review APIP karena tidak pernah diajukan? Apakah seluruh dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dokumen pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, hingga perubahan kontrak telah sesuai ketentuan? Jawaban atas pertanyaan itu semestinya tidak cukup diberikan melalui pernyataan politik. Dokumen dan prosesnya yang harus diuji.
Karena itu, pertanyaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi relevan. Kepolisian dan kejaksaan tidak perlu datang dengan kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Tetapi apabila terdapat laporan masyarakat, informasi awal, atau indikasi penyimpangan yang memenuhi syarat untuk ditelaah, APH memiliki ruang untuk memeriksa seluruh rangkaian proyek secara objektif. Mulai dari penyewaan lahan, perencanaan, pengadaan, kontrak, pembayaran, pekerjaan fisik, hingga rencana adendum 700 menjadi 150 ekor.
Pemeriksaan hukum justru penting untuk membedakan mana sekadar kesalahan perencanaan, mana persoalan administrasi, dan mana yang—jika ditemukan bukti—dapat mengarah pada pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, pemeriksaan tidak otomatis berarti seseorang bersalah. Sebaliknya, pemeriksaan dapat menjadi mekanisme untuk membersihkan nama pejabat maupun pihak penyedia apabila seluruh proses ternyata benar dan sesuai aturan.
Maka, “Bau Busuk Dikandang Sapi, APH Berani Cium?” bukanlah vonis bahwa korupsi telah terjadi di Sentra Peternakan Wulo Kolo. “Bau busuk” dalam judul ini adalah metafora untuk tumpukan pertanyaan yang muncul dari fakta-fakta yang telah diberitakan: izin lingkungan yang belum tuntas ketika proyek berjalan, lahan 200 hektare yang belum seluruhnya dikelola, kesiapan pakan yang dipersoalkan, kontrak 700 sapi yang telanjur ditandatangani, pengadaan yang tidak melalui review APIP karena tidak diajukan, hingga perubahan drastis menjadi 150 ekor.
Kini bola berada di tangan pemerintah, DPRD, pengawas internal dan—jika memang terdapat dasar yang cukup—APH. Publik Flores Timur tidak membutuhkan kegaduhan, tetapi membutuhkan kepastian. Jika semua proses bersih, buka dokumennya dan jelaskan kepada publik. Jika hanya terjadi kekeliruan perencanaan, jelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kerugian negara dicegah. Namun jika kelak ditemukan bukti adanya penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, maka tidak boleh ada alasan untuk membiarkannya berhenti sebagai bau yang menguap dari kandang sapi. Bau kandang mungkin hilang diterpa angin, tetapi bau dugaan penyimpangan uang rakyat harus diuji sampai terang benderang.***(Ell).
