NTTKreatif.com, Larantuka – Kondisi Indonesia kini berada dalam persimpangan. Bayang-bayang krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998 pun kini mulai mengemuka.
Apa sebab? Nilai tukar rupiah atas dolar AS di Jumat kemarin sudah menembus angka Rp 18.036 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Suara-suara kritis pun bermunculan. Tidak terkecuali para pakar ekonomi. Mereka menyebut Indonesia hari ini dalam situasi ‘krisis’ bukan semata akibat perang ataupun harga minyak yang naik secara global.
Mereka pun berani menyandingkan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara lainnya di situasi yang sama.
Mereka beralasan jika nilai tukar rupiah tersebut naik akibat perang dan harga minyak dunia maka harusnya hal itu berdampak juga pada nilai tukar negara lainnya seperti Malaysia ataupun Singapore.
Namun nyatanya, nilai tukar dua negara yang menjadi tetangga Indonesia itu dalam kondisi yang stabil.
Sebuah realita yang sedari awal selalu menjadi alasan dibalik krisis yang ada yang membuat masyarakat percaya kalau negara sedang baik-baik saja.
Terlebih lagi, keyakinan itu dilontarkan sendiri oleh Presiden Prabowo yang berkelakar kalau selama Menteri Keuangan Purbaya Sadewa masih tersenyum maka semua masih baik-baik saja.
Malah gaya komunikasi Ketua Gerindra itu diperkuat dengan sentilan soal warga desa yang tidak menggunakan dolar pun membuat kepercayaan akan situasi tersebut tidak berlangsung lama.
Program Raksasa Menguras Dompet Negara
Namun kini semua berubah. Situasinya tidak sesederhana seperti yang dibayangkan.
Indonesia sedang terancam dan butuh perbaikan sebelum kemudian benar-benar kolaps. Apalagi semakin ke sini APBN Indonesia mulai menipis dan mengalami defisit.
Defisit anggaran tersebut pun disebabkan oleh postur anggaran negara yang membiayai sejumlah program strategis seperti MBG dan KDMP yang kini sedang berjalan.
Dimana Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Sementara untuk KDMP dana yang digunakan adalah Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan fisik gerai dan operasional KDMP.
Kondisi yang disebut banyak pihak menjadi pemicu Indonesia mengalami kemunduran secara ekonomi seperti saat ini.
Tidak mengherankan, jika banyak yang menginginkan agar dua program raksasa tersebut dihentikan atau pun sekedar anggarannya diturunkan sementara.
Sayang, suara tersebut belum kunjung didengar ataupun ditanggapi oleh Pemerintah.
Mereka masih pada pendiriannya terlebih dua program tersebut adalah program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dijalankan.
Kini publik menunggu saja, seperti apa langkah taktis pemerintah ditengah himpitan ekonomi Indonesia goyah.
Satu pasti, masyarakat bakal harus siap merasakan kembali tingginya harga sembako dan BBM di masa depan. ***
