NTTKreatif.com, Tambolaka– Kepastian hukum dan kesejahteraan bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) akhirnya terjawab.
Pemerintah Kabupaten SBD secara tegas menjamin keberlanjutan status serta hak-hak dari 3.204 tenaga PPPK paruh waktu yang baru diangkat.
Jaminan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati SBD, Ratu Wulla Talu, dalam rapat terbatas yang digelar di Ruang Rapat Bupati SBD, Senin (02/09/2026).
Bupati Ratu Wulla meminta agar seluruh PPPK paruh waktu tidak panik maupun khawatir mengenai kelanjutan nasib mereka. Kebijakan pengangkatan ini, menurutnya, merupakan langkah strategis Pemkab SBD untuk mencegah gelombang pengangguran baru sekaligus menjadi bentuk penghargaan tertinggi bagi putra-putri daerah yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga kontrak.
“Kebijakan daerah tidak boleh justru memicu bertambahnya angka pengangguran di tengah masyarakat. Ini adalah bentuk apresiasi kepada putra-putri daerah yang telah lama mengabdi dengan dedikasi tinggi,” ujar Bupati.
“Tidak akan ada pemberentian dari saya. Saya akan melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan P3K, ketika mereka juga bekerja sesuai dengan tugas mereka, ” tegas bupati Ratu
Sebagai wujud komitmen nyata, Pemkab SBD menyiapkan skema pembayaran untuk menuntaskan kekurangan hak finansial yang belum terealisasi. Bupati memastikan bahwa seluruh kekurangan gaji pegawai akan dibayarkan sekaligus atau dirapel selama 12 bulan.
Selain itu, besaran hak yang diterima akan disesuaikan secara adil berdasarkan kualifikasi dan jenjang pendidikan masing-masing pegawai, mulai dari tingkat Diploma Tiga (D3) hingga Strata Satu (S1).
“Kita akan sesuaikan dengan status pendidikan mereka, ada yang S1 dan ada yang D3. Seluruhnya akan kita bayar, jadi teman-teman PPPK jangan khawatir,” tegas Ratu Wulla.
Kendati memberikan jaminan kesejahteraan yang layak, Bupati Ratu Wulla memberikan penekanan keras terkait kedisiplinan dan profesionalisme kerja. Ia menegaskan bahwa fasilitas dan hak yang diberikan negara harus berbanding lurus dengan kontribusi nyata di lapangan.
“Kekurangan yang ada kita rapel selama 12 bulan, sehingga memang saya menuntut bagaimana kinerja dari teman-teman PPPK. Harus sejalan, mereka punya kesejahteraan diperhatikan, kinerja mereka juga harus seimbang,” tegasnya.
Bahkan, Bupati tidak segan memberikan peringatan keras bagi pegawai yang bersikap setengah-setengah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Bagi PPPK yang main-main dan tidak mau bekerja, mundur saja, tidak apa-apa. Kita butuh orang-orang yang mau bekerja sungguh-sungguh untuk daerah ini,” tambahnya.
Guna menjaga mutu pelayanan publik bagi masyarakat SBD, Pemkab SBD akan memberlakukan sistem evaluasi kinerja secara berkala dan menyeluruh. Penilaian ini nantinya akan berfokus pada pencapaian tugas pokok serta tingkat kedisiplinan masing-masing pegawai di unit kerjanya.
Melalui kepastian status baru ini, Pemkab SBD berharap para pegawai dapat bekerja dengan lebih tenang, lebih fokus, dan semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik dalam memajukan Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan.***


