Oleh: Crispakal Marko Peka
Judul tulisan ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor seperti malas, kurangnya usaha, atau kebetulan buruk. Sebaliknya, kemiskinan muncul dan dipertahankan oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Struktur ini berfungsi layaknya bangunan: regulasi, kebijakan, akses terhadap sumber daya (seperti modal, pendidikan, dan layanan kesehatan), serta pembagian kekayaan dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan segelintir kelompok berkuasa, sementara kelompok yang lebih rentan tetap terjebak dan sulit untuk keluar dari kemiskinan, betapapun kerasnya usaha yang mereka lakukan.
Di berbagai sudut kota besar hingga daerah terpencil, kita kerap menjumpai pemandangan yang mengguncang hati: individu-individu yang paling berjuang justru adalah mereka yang paling sedikit merasakan hasilnya. Seorang pekerja konstruksi yang mengangkat semen di bawah sinar matahari yang menyengat, seorang petani kecil yang mengolah lahan dari pagi hingga sore, atau penjual keliling yang berjalan jauh demi bertahan hidup—mereka bukanlah orang-orang yang tidak berusaha. Namun, apa yang membuat garis kemiskinan masih terus membelenggu mereka hingga usia senja?
Pertanyaan ini membawa kita ke dalam sebuah kebenaran pahit yang sering dilupakan dalam narasi yang umum: kemiskinan yang terstruktur. Sepanjang waktu, diskusi di ruang publik sering terjebak dalam perspektif moral yang menyederhanakan kompleksitas masalah. Mereka yang hidup dalam kemiskinan sering kali dipandang sebagai individu yang kurang berusaha, tidak memiliki semangat kerja, atau hanya kurang beruntung.
Namun, kenyataannya, kemiskinan bukanlah hanya kegagalan personal, melainkan hasil dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang timpang—sebuah kerangka yang dirancang atau dibiarkan beroperasi dengan cara yang menguntungkan sekelompok kecil orang, sementara secara sistematis mempertahankan ketidakberdayaan kelompok yang rentan.
Anatomi Ketimpangan: Bagaimana Sistem Mengunci Masa Depan
Untuk mengetahui cara kerja kemiskinan yang bersifat struktural, penting untuk melihat bagaimana akses terhadap sumber daya pokok dikuasai secara eksklusif. Pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai alat sosial paling efektif untuk meningkatkan posisi seseorang, kini telah menjadi barang mahal.
Di banyak tempat misalnya, anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah terpaksa mengandalkan sekolah yang kurang memadai, jumlah guru yang terbatas, dan materi ajar yang sering tertinggal dari kebutuhan zaman. Sebagai akibatnya, mereka mulai memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang kurang memadai. Mereka harus mengambil pekerjaan di sektor informal yang tidak aman—tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian gaji, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.
Dari sinilah lingkaran setan terbentuk. Kemiskinan yang terjadi sekarang menghasilkan kurangnya akses pendidikan bagi generasi muda, yang kemudian menularkan kemiskinan itu ke masa mendatang. Struktur sosial tampak menutup semua peluang untuk mobilitas vertikal, sehingga kerja keras terasa seperti berlari di tempat tanpa tujuan akhir.
Lebih dari itu, kebijakan ekonomi sering kali lebih mendukung pengumpulan modal dalam skala besar dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Alih fungsi lahan yang luas, peraturan ketenagakerjaan yang merugikan posisi tawar para pekerja, serta tingginya biaya hidup di kota akibat distorsi pasar, adalah beberapa contoh bagaimana kebijakan publik sering kali memperparah kesenjangan. Ketika struktur ekonomi menjadikan masyarakat kecil sebagai sasaran eksploitasi, dan bukan bagian dari pembangunan, maka kemiskinan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sistem itu sendiri.
Akibatnya, mereka memasuki dunia kerja tanpa bekal keterampilan yang memadai. Mereka terpaksa mengisi sektor-sektor informal yang rentan—tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian upah, dan tanpa perlindungan hukum yang layak. Dari sinilah lingkaran setan (vicious circle) tercipta: kemiskinan hari ini melahirkan keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak, yang kemudian mewariskan kemiskinan di masa depan. Struktur sosial seolah menutup rapat pintu mobilitas vertikal, membuat kerja keras terasa seperti berlari di atas treadmill yang tidak pernah membimbing siapa pun ke garis akhir.
Lebih jauh lagi, kebijakan ekonomi kerap kali lebih berpihak pada akumulasi modal skala besar ketimbang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Alih fungsi lahan yang masif, regulasi ketenagakerjaan yang melemahkan posisi tawar pekerja, hingga mahalnya biaya hidup di perkotaan akibat distorsi pasar adalah contoh nyata bagaimana kebijakan publik sering kali memperlebar jurang pemisah. Ketika struktur ekonomi menempatkan rakyat kecil sebagai objek eksploitasi dan bukan subjek pembangunan, maka kemiskinan bukan lagi sebuah kecelakaan, melainkan produk dari sistem itu sendiri.
Ilusi Keadilan dan Meritokrasi yang Terlupakan
Situasi ini semakin parah karena adanya mitos meritokrasi; keyakinan bahwa setiap orang yang berusaha keras pasti akan mencapai kesuksesan. Di tengah kemiskinan yang terstruktur, meritokrasi menjadi sebuah ilusi yang kejam. Mengatakan kepada seorang anak yang lahir di daerah terpinggir tanpa akses pada air bersih, listrik, dan nutrisi yang cukup bahwa “kesuksesan sepenuhnya ditentukan oleh usaha pribadimu” merupakan bentuk pengabaian terhadap kenyataan ketidakadilan garis start. Garis start setiap anak di negara ini sejak awal sudah sangat tidak seimbang.
Dalam perspektif filosofis mengenai keadilan yang diperkenalkan oleh pemikir terkemuka John Rawls, sebuah masyarakat yang fair memerlukan bahwa lembaga sosial dan ekonomi harus dibuat untuk memberikan dukungan nyata kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Rawls mengingatkan kita melalui ide “Tabir Ketidaktahuan”: jika kita tidak mengetahui posisi sosial yang akan kita tempati—apakah sebagai keturunan orang kaya atau anak petani—sistem seperti apa yang akan kita pilih? Pasti kita akan memilih sistem yang tidak membiarkan siapapun terperosok dalam penderitaan yang tidak adil secara struktural.
Menuju Reformasi yang Hakiki
Mengatasi kemiskinan yang bersifat struktural memerlukan keberanian politik yang signifikan dalam melakukan perubahan mendasar, bukan hanya sekadar memperbaiki tampilan melalui program bantuan sementara. Bantuan sosial memang memiliki peranan penting sebagai jaring pengaman, tetapi tidak akan mampu menyelesaikan sumber masalah jika fondasi-struktur yang ada tetap tidak seimbang. Negara harus berperan aktif dalam mengatasi berbagai hambatan struktural tersebut.
Ini meliputi pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah pedesaan yang terpinggirkan, redistribusi aset, serta akses lahan yang adil, memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja dan petani, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Sebab, pada akhirnya, kebebasan suatu negara tidak dinilai dari seberapa megah gedung-gedung tinggi yang ada atau seberapa pesat pertumbuhan ekonominya dalam data.
Kebebasan yang sebenarnya baru akan terwujud ketika tatanan sosial di negara ini tidak lagi membiarkan siapa pun ketinggalan hanya karena adanya sistem yang keliru.***
Penulis adalah Mahasiswa Filsafat UNWIRA semester lima
