NTTKREATIF, SUMBA BARAT – Kasus dugaan pelecehan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum pemain topeng terhadap beberapa penonton perempuan di Kampung Motodawu, Desa Harona Kalla, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, terus menuai kecaman.
Kali ini, sorotan tajam datang dari Tokoh Pemuda Lamboya yang juga dikenal sebagai Praktisi Hukum, Advokat Petrus Paila Lolu, S.H.
Advokat yang berkantor di Waikabubak itu menilai, peristiwa yang terjadi pada Senin (9/11/2026) saat acara puncak Wulla Paddu Torro Ata Mat (Nonton Topeng) tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan adat semata.
Menurut Petrus, menjaga marwah Wulla Paddu (Bulan Pemali): Adat dihormati, martabat manusia tidak boleh dilanggar. Peristiwa atraksi Topeng dalam rangkaian perayaan Wulla Poddu di Kampung Motodawu, Desa Harona Kalla, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat yang viral belakangan ini, patut menjadi perhatian dan bahan refleksi bersama.
“Peristiwa tersebut bukan semata-mata persoalan atraksi budaya yang menjadi sorotan publik. Lebih dari itu, kejadian ini membuka ruang pembahasan mengenai batas antara pelestarian tradisi, kewenangan pemangku adat, tanggung jawab penyelenggara kegiatan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Adat memiliki kehormatan, tetapi manusia juga memiliki martabat yang wajib dilindungi,” tegas Pertus.
Lebih lanjut, Petrus mengatakan bahwa, hukum ada diakui negara, tetapi bukan kekebalan hukum. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pengakuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menempatkan adat sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Namun, pengakuan terhadap adat bukan berarti setiap tindakan yang dilakukan atas nama adat otomatis dibenarkan atau kebal dari hukum.
“Hukum adat dan hukum negara tidak harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum,” tukasnya.
Atraksi Budaya Tidak Dapat Menjadi Alasan Pembenaran Kekerasan
Petrus mengatakan bahwa, atraksi Topeng digambarkan sebagai bagian dari tradisi yang memiliki karakter menakut-nakuti, mengejar, dan menggoda penonton. Setiap tradisi tentu memiliki karakter, simbol, aturan, dan makna tersendiri. Namun, tetap terdapat batas yang harus dihormati. Menakut-nakuti dalam konteks pertunjukan tidak otomatis sama dengan melakukan kekerasan fisik. Apabila suatu atraksi melibatkan kontak fisik yang berlebihan, terlebih ketika seseorang telah menunjukkan penolakan, tindakan tersebut harus dinilai secara objektif berdasarkan perbuatan, akibat, unsur kesalahan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Seseorang yang hadir menyaksikan pertunjukan budaya tidak dengan sendirinya menyerahkan hak atas keselamatan tubuh dan martabat pribadinya kepada pemain atraksi. Menonton pertunjukan bukan berarti memberikan persetujuan tanpa batas untuk disentuh, ditendang, dipukul, atau diperlakukan secara tidak pantas,” jelas Petrus.
Penolakan Sesorang Harus Dihormati, Bukan dihadapi dengan Paksaan
Petrus juga mengatakan, bahwa keterangan mengenai adanya penolakan dari perempuan yang menjadi sasaran atraksi merupakan fakta yang perlu diperiksa secara cermat. Penolakan tersebut relevan untuk menilai apakah interaksi masih berada dalam batas pertunjukan yang wajar atau telah melampaui batas kepatutan. Setiap orang memiliki hak atas keamanan diri, perlindungan martabat, dan integritas tubuh. Hak tersebut tidak hilang hanya karena seseorang berada di tengah kegiatan adat.
“Apabila seseorang menolak suatu interaksi fisik, penolakan itu harus dihormati. Aturan adat mengenai tata cara mengikuti pertunjukan, termasuk kemungkinan adanya konsekuensi adat, harus dijelaskan secara terbuka, proporsional, dan tidak boleh digunakan untuk memaksa seseorang menerima perlakuan fisik yang tidak dikehendakinya,” tegas Petrus.
Tanggung Jawab Moral dan Hukum Tidak Berhenti pada Pemain Topeng
Petrus menyampaikan bahwa permohonan maaf dari pemangku adat patut dihargai sebagai langkah awal. Namun, permohonan maaf tidak selalu cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila terdapat dugaan pelanggaran hak seseorang. Perlu ada evaluasi dan langkah pemulihan yang nyata. Pemain Topeng berkewajiban menjalankan atraksi sesuai batas dan tata cara yang ditentukan. Pemangku adat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan arahan serta mengawal pelaksanaan tradisi. Pemerintah desa dan penyelenggara perlu memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.
“Tanggung jawab hukum setiap pihak harus dinilai berdasarkan peran, kewenangan, perbuatan, unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, serta ketentuan hukum yang berlaku. Tidak setiap kelalaian pengawasan otomatis merupakan tindak pidana, tetapi tanggung jawab moral dan kewajiban evaluasi tidak dapat diabaikan,” katanya lagi.
Perspektif Hukum Pidana: Adat Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana
Petrus menyebutkan, untuk peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 November 2026 di Kampung Motodawu saat berlangsungnya acara puncak Wulla Paddu Patjala, ketentuan yang relevan untuk diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk Pasal 466 mengenai penganiayaan.
“Apabila suatu tindakan dalam pertunjukan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana nasional. Alasan melaksanakan tradisi tidak serta-merta menghapus unsur pidana; penyelesaian adat juga tidak dengan sendirinya meniadakan kewenangan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada pemeriksaan objektif, termasuk rekaman video secara utuh, keterangan pihak yang mengalami peristiwa, keterangan saksi, bukti medis apabila terdapat cedera, dan bukti lain yang relevan. Potongan video tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menghakimi seseorang,” sebut Petrus.
Wulla Paddu adalah Warisan Identitas dan Kehormatan Masyarakat Sumba
Petrus menjelaskan, bahwa Wulla Paddu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat Sumba
Barat, khususnya bagi masyarakat penganut kepercayaan Marapu. Tradisi ini berkaitan dengan rangkaian ritual, penghormatan kepada leluhur, pantangan, penyucian diri, serta upaya menjaga keharmonisan kehidupan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan adat istiadat dan ritus sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Karena itu, pelestarian budaya tidak cukup hanya mempertahankan bentuk pertunjukannya. Nilai, filosofi, etika, dan kehormatan yang terkandung di dalamnya juga harus dijaga. “Tradisi harus diwariskan, tetapi perilaku yang merusak kehormatan tradisi harus dievaluasi,” jelas Petrus.
Petrus memberikan beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan, diantaranya:
- Melakukan evaluasi adat secara terbuka dengan melibatkan Rato, tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh perempuan, dan unsur pemuda.
- Menyusun atau memperjelas standar pelaksanaan atraksi Topeng, termasuk batas kontak fisik dan larangan tindakan yang membahayakan penonton.
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai karakter pertunjukan dan tata tertib sebelum kegiatan dimulai.
- Menetapkan mekanisme penghentian atraksi apabila penonton menolak atau berada dalam situasi yang membahayakan.
- Memberikan perlindungan dan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan tanpa tekanan.
- Apabila terdapat dugaan tindak pidana, memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.
Penyelesaian secara adat dapat menjadi sarana pemulihan hubungan sosial sepanjang dilakukan secara sukarela, tidak mengintimidasi, tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Praktisi hukum asal Lamboya itu menegaskan, bahwa menjaga adat bukan berarti membenarkan semua tindakan yang mengatasnamakan adat. Mengkritisi tindakan yang keliru bukan berarti menghina budaya. Sebaliknya, kritik yang konstruktif merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan budaya itu sendiri.
Masyarakat perlu membedakan antara mempertahankan tradisi dan mempertahankan tindakan yang keliru. Jangan sampai setiap kritik terhadap perilaku oknum dianggap sebagai serangan terhadap adat. Yang harus dilindungi bukan hanya nama baik sebuah pertunjukan, melainkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penghakiman di media sosial, tidak menyebarkan identitas atau informasi pribadi pihak yang terlibat tanpa persetujuan, serta tidak membangun opini berdasarkan potongan informasi yang belum terverifikasi. Dalam negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan adat. Wulla Paddu harus tetap menjadi simbol kehormatan, persaudaraan, penghormatan terhadap leluhur, dan identitas masyarakat Sumba Barat. Adat harus dijaga, martabat manusia harus dilindungi,” tutup petrus.
Untuk diketahui, kasus dugaan pelecehan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum pemain topeng terhadap beberapa penonton perempuan yang terjadi di Kampung Motodawu, Desa Harona Kalla itu, tengah diselidiki Unit PPA Satreskrim Polres Sumba Barat.***
