NTTKreatif.com, Tambolaka – Bupati SBD, Ratu Wulla Talu mendorong para nelayan yang berada di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk terus bekerja memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan yang demikian besarnya tersebut.
Ia berharap nantinya para nelayan di Waikelo bisa menjadi penyumbang kesejahteraan di SBD di tengah persoalan stunting dan kemiskinan yang menghantui wilayah tersebut.
Demikian harapan yang disampaikan Bupati Ratu Wulla Talu sesaat sebelum membuka kegiatan pengukuran kapal perikanan dan sosialisasi Pokmaswas yang diselenggarakan di pantai Waikelo, Desa Radamata, Kota Tambolaka, Sabtu, 26 September 2026 tadi.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Perikanan drh Heryanto B Bora, perwakilan Dinas Perikanan Provinsi NTT, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo, Tonny E Bokty, Kepala Satuan Pelayanan Karantina Waikelo, drh Vera Lobo, perwakilan Desa Ramadata, plt desa mekar Waikelo Bahari, Camat Kota Tambolaka, dan para nelayan.
Dalam sambutannya, Bupati Ratu secara terbuka menyebut Kabupaten Sumba Barat Daya memang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sektor ini sebutnya menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah sekaligus sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pesisir kita.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen penuh untuk terus mendukung produktivitas, kesejahteraan, sekaligus keselamatan para nelayan saat melaut.
“Saya menyampaikan Terima Kasih atas kolaborasi bersama antara Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kantor Cabang Dinas Wilayah V Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Camat Kota Tambolaka dan Kepala Desa Rada Mata dalam memfasilitasi pendataan dan pengukuran kapal serta terlaksananya sosialisasi bagi Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS),” katanya.
Salah satu wujud nyata komitmen tersebut ungkap Bupati Ratu adalah pelaksanaan kegiatan seperti yang dilakukan tersebut. Baginya, pengukuran kapal penangkap ikan bukan sekadar urusan administrasi atau pemenuhan teknis semata. Kegiatan ini merupakan langkah krusial untuk memberikan legalitas hukum, menjamin keselamatan pelayaran, sekaligus memperkuat tata kelola perikanan yang tertata dan berkelanjutan di daerah itu.
“Mungkin ada yang bingung, program apa ini, ukur kapal dan lainnya? Ini bagian dari perhatian pemerintah tentunya supaya semua dapat perhatian dan perlindungan yang sama. Tidak dipersulit atau pun tidak merasa menjadi masyarakat kelas 2,” katanya.
Lebih jauh ia mengatakan kalau aturan yang dibuat pemerintah tidak pernah bertujuan untuk menzolimi warganya sendiri. Malah aturan itu kata Bupati Ratu dibuat dengan berbagai pertimbangan matang yang bermuara pada kepentingan rakyat sendiri.
Sehingga ia pun menyebut kalau kehadiran aturan baru pun wajib diikuti sebagai bentuk tanggung jawab kepada daerah dan negara.
“Dan saya senang ada respons positif dari para nelayan yang hadir di sini. Kalau ada yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan pikiran bapa ibu, silahkan ditanyakan kepada pihak yang hadir. Saya juga minta kalau bisa perkumpulan nelayan ini bisa difasilitasi ibu dan bapa mereka di dinas perikanan Provinsi dan Kabupaten untuk menjadi kelompok, wadah untuk menyampaikan berbagai hal masukan dan dukungan kepada pemerintah sehinga nanti ketika ada musresbang atau saat Bupati hadir bisa disampaikan aspirasinya,” katanya lagi mengingatkan.
Hal tersebut katanya penting mengingat ia dan Wakil Bupati SBD menginginkan adanya percepatan pembangunan di Kabupaten tersebut dan membutuhkan banyak masukan dari masyarakat.
“Saya sendiri sudah sampaikan tidak ada masyarakat yang anak emas dan anak tiri. Semuanya menjadi prioritas saya. Apalagi laut kita luas, sehingga saya berharap di sini Bapa Ibu di Waikelo ini bisa menjadi penyumbang kesejahteraan di SBD di tengah persoalan stunting dan kemiskinan yang masih menghantui kita. Saya minta kita terus kerja, urusan fasilitas itu urusan kami pemerintah,” tegasnya.
22 Unit Kapal Nelayan Jadi Sasaran Kegiatan
Sebelumnya dalam laporannya, Kadis Perikanan dan Kelautan SBD, drh Heryanto B Bora alias Hery Bora mengungkapkan kalau kegiatan yang digelar pihaknya tersebut didasarkan pada amanat regulasi mengenai keselamatan pelayaran dan penataan administrasi perizinan usaha perikanan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mengatur tentang Jenis Usaha Perikanan Tangkap, Perijinan Perikanan Tangkap, Surat Ijin Usaha Perikanan, Kapal Pengangkut Ikan, Pendaftaran Kapal Perikanan, Surat Ijin Penangkapan Ikan dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan termasuk Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk Nelayan kecil.
Menurutnya, pengukuran kapal merupakan langkah awal dan krusial agar kapal perikanan milik nelayan kita mendapatkan Pas Kecil atau Surat Ukur, yang menjadi prasyarat utama untuk menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) atau izin usaha perikanan lainnya.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berkomitmen memberikan legalitas usaha, kepastian hukum, serta jaminan keselamatan kerja bagi para nelayan saat melaut dengan maksud membantu dan memfasilitasi para nelayan/pemilik kapal perikanan khususnya ukuran di bawah 3 GT / disesuaikan dengan target kegiatan untuk mendapatkan legalitas kapal secara resmi,” terangnya.
Sementara untuk tujuannya sendiri, lanjut Hery Bora kegiatan ini ingin memastikan adanya tertib administrasi data kapal perikanan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Meningkatkan keselamatan pelayaran bagi nelayan dan mempermudah nelayan dalam mengakses program bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas No.4 Tahun 2023 tentang Surat Rekomendasi untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus penangkapan dan permodalan.
“Target sasaran kegiatan kali ini adalah kapal-kapal perikanan yang belum memiliki dokumen pengukuran resmi di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kesempatan ini, jumlah kapal yang terdaftar dan siap diukur adalah sebanyak 22 unit kapal, yang didominasi oleh kapal berukuran 1 – 3 GT milik nelayan lokal,” katanya.
Pantauan nttkreatif.com, usai kegiatan pembukaan, Bupati SBD, Ratu Wulla Talu masih menyempatkan diri untuk mendengarkan keluhan para nelayan yang selama ini melaut di pantai Waikelo.
Sejumlah hal pun disampaikan para nelayan hingga meminta pemerintah untuk memfasilitasi mereka mendapatkan sejumlah bantuan perikanan dan kelautan sampai keinginan mereka untuk adanya pabrik es hingga tempat pengisian BBM. ***


