NTTKreatif.com, LARANTUKA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Webinar Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Selasa (26/5/2026). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait perlindungan hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Webinar tersebut diikuti lebih dari 700 pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong ASN tetap profesional dan tidak ragu dalam mengambil keputusan pelayanan publik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ASN harus mampu bekerja secara optimal di tengah dinamika persoalan administratif yang kompleks.

“Ada putusan MK seperti ini, saya harap kita sebagai aparatur ATR/BPN harus bekerja dalam ruang-ruang yang positif. Jangan sampai kita berlebihan ragu dalam mengambil keputusan, menunda pelayanan karena terlalu hati-hati, atau memilih tidak bertindak meskipun masyarakat membutuhkan kepastian,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Menurut dia, Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan dan ASN dalam menjalankan diskresi maupun keputusan administrasi pemerintahan.

Putusan yang dibacakan MK pada 29 April 2026 itu menegaskan bahwa frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai secara bersyarat sebagai “kerugian keuangan negara”.

Dalu Agung menilai pemahaman terhadap putusan tersebut perlu dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta tertib administrasi pertanahan.

Dengan demikian, lanjut dia, pelaksanaan program strategis nasional maupun pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan akibat kekhawatiran ASN dalam mengambil keputusan.

“Saya juga tidak ingin mendengar adanya program strategis nasional yang mandek atau pelayanan masyarakat yang tersendat hanya karena jajaran kita memiliki rasa ketakutan atau sindrom takut dalam mengambil keputusan,” katanya.

Meski demikian, Dalu Agung mengingatkan bahwa putusan MK tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kekebalan hukum bagi ASN atau pejabat pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang.

“Putusan ini memberikan ruang-ruang yang positif, bukan ruang pembenaran bagi penyalahgunaan wewenang. Tidak boleh ada pemahaman bahwa ini menjadi perlindungan mafia, tameng pelanggaran, atau legitimasi terhadap praktik-praktik yang menyimpang,” tegasnya.

Dalam webinar itu, Kementerian ATR/BPN menghadirkan Panitera Konstitusi Ahli Madya MK RI, Mardian Wibowo, sebagai narasumber teknis. Selain itu, hadir pula akademisi dan pakar hukum keuangan negara Yuli Indrawati serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Rudy Alfonso.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Agustyarsyah. Adapun jalannya webinar dipandu Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Samudra Ivan Supratikno.

Menutup arahannya, Dalu Agung berharap webinar tersebut menjadi momentum penguatan integritas dan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sekali lagi mudah-mudahan webinar ini bisa menjadi momentum yang baik. Ayo kita bekerja melayani masyarakat dengan baik, dengan tertib administrasi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.****(Ell).