Isu pengadaan mobil ini tak hanya soal anggaran, namun juga soal simbol kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Baik PMKRI maupun EK LMND sepakat bahwa dana sebesar Rp 1,8 miliar lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penolakan ini mencerminkan keresahan publik yang mulai mempertanyakan bagaimana kebijakan pengelolaan anggaran daerah lebih memprioritaskan kenyamanan pejabat dibandingkan pelayanan publik. Apakah pengadaan mobil baru ini benar-benar dibutuhkan? Atau sekadar bentuk pemenuhan fasilitas pejabat di tengah keterbatasan yang dirasakan masyarakat luas?
Masyarakat Flores Timur kini menunggu apakah para pemimpin baru ini akan mendengarkan suara-suara kritis ini atau tetap melanjutkan rencana pengadaan mobil dinas baru.Jika pemerintah dan DPRD tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait urgensi pengadaan ini, kelompok-kelompok kritis seperti PMKRI dan EK LMND siap mengambil langkah lebih jauh.
Tekanan dari masyarakat ini menjadi peringatan bahwa penggunaan anggaran publik harus lebih hati-hati dan diprioritaskan untuk kebutuhan nyata, bukan sekadar fasilitas pejabat. Masyarakat berharap, di bawah kepemimpinan baru, DPRD bisa menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan positif yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan publik. ***(Ama Sabon)***
|
Tinggalkan Balasan