NTTKreatif, LARANTUKA – Pengadaan tiga unit mobil baru untuk pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim) periode 2024-2029 menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Dengan total anggaran sebesar Rp 1,8 miliar yang diambil dari APBD 2024, kebijakan ini dianggap tidak tepat di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih terabaikan.
Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka secara tegas menolak kebijakan pengadaan mobil baru ini. Ketua PMKRI Larantuka, David Goa Lein, mengkritik keputusan tersebut yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi ekonomi daerah yang masih menghadapi berbagai masalah mendesak.
“Alihkan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Rp 600 juta per mobil di saat banyak jalan rusak? Ini jelas menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap situasi riil di lapangan,” ujar David, Sabtu (07/09/2024).
Selain infrastruktur, David menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan serius lainnya, seperti kemiskinan dan stunting, yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di Flores Timur. Ia bahkan mempertanyakan urgensi pengadaan mobil baru ini, mengingat kendaraan dinas yang digunakan saat ini masih dalam kondisi layak pakai.
Tak ketinggalan, Elemen Kritis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Flores Timur juga turut bersuara. Ketua EK LMND Flotim, Nobertus Dalu Luron, menilai bahwa pengadaan kendaraan baru tersebut tidak mencerminkan prioritas anggaran yang seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan publik.
“Pemerintah daerah harus lebih peka. Banyak hal yang bisa dioptimalkan dengan anggaran sebesar ini untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur atau program kesejahteraan lainnya. Mobil bukanlah kebutuhan mendesak,” tegas Nobertus.
Nobertus juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai bahwa pengadaan barang mewah seperti mobil dinas ini tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan oleh karena itu, perlu ada evaluasi ulang terhadap kebijakan ini.
Isu pengadaan mobil ini tak hanya soal anggaran, namun juga soal simbol kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Baik PMKRI maupun EK LMND sepakat bahwa dana sebesar Rp 1,8 miliar lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penolakan ini mencerminkan keresahan publik yang mulai mempertanyakan bagaimana kebijakan pengelolaan anggaran daerah lebih memprioritaskan kenyamanan pejabat dibandingkan pelayanan publik. Apakah pengadaan mobil baru ini benar-benar dibutuhkan? Atau sekadar bentuk pemenuhan fasilitas pejabat di tengah keterbatasan yang dirasakan masyarakat luas?
Masyarakat Flores Timur kini menunggu apakah para pemimpin baru ini akan mendengarkan suara-suara kritis ini atau tetap melanjutkan rencana pengadaan mobil dinas baru.Jika pemerintah dan DPRD tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait urgensi pengadaan ini, kelompok-kelompok kritis seperti PMKRI dan EK LMND siap mengambil langkah lebih jauh.
Tekanan dari masyarakat ini menjadi peringatan bahwa penggunaan anggaran publik harus lebih hati-hati dan diprioritaskan untuk kebutuhan nyata, bukan sekadar fasilitas pejabat. Masyarakat berharap, di bawah kepemimpinan baru, DPRD bisa menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan positif yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan publik. ***(Ama Sabon)***
|
Tinggalkan Balasan