NTTKreatif, LARANTUKA – Pengadaan tiga unit mobil baru untuk pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim) periode 2024-2029 menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Dengan total anggaran sebesar Rp 1,8 miliar yang diambil dari APBD 2024, kebijakan ini dianggap tidak tepat di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih terabaikan.
Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka secara tegas menolak kebijakan pengadaan mobil baru ini. Ketua PMKRI Larantuka, David Goa Lein, mengkritik keputusan tersebut yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi ekonomi daerah yang masih menghadapi berbagai masalah mendesak.
“Alihkan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Rp 600 juta per mobil di saat banyak jalan rusak? Ini jelas menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap situasi riil di lapangan,” ujar David, Sabtu (07/09/2024).
Selain infrastruktur, David menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan serius lainnya, seperti kemiskinan dan stunting, yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di Flores Timur. Ia bahkan mempertanyakan urgensi pengadaan mobil baru ini, mengingat kendaraan dinas yang digunakan saat ini masih dalam kondisi layak pakai.
Tak ketinggalan, Elemen Kritis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Flores Timur juga turut bersuara. Ketua EK LMND Flotim, Nobertus Dalu Luron, menilai bahwa pengadaan kendaraan baru tersebut tidak mencerminkan prioritas anggaran yang seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan publik.
|