NTTKreatif, WAIKABUBAK – Dalam rangka mendorong dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 tingkat Kabupaten Sumba Barat.
Musrenbang RKPD merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Kegiatan ini melibatkan berbagi pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah, DPRD, Tokoh masyarakat, hingga perwakilan dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2026 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Yohanis Dade didampingi Wakil Bupati Thimotius Tede Ragga bertempat di Aula Kantor Bupati, pada Kamis (27/3/2025) kemarin. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Charles Pekadede Tenabolo, Wakil Ketua I Kristianto R. P. Dahamoni, Kapolres Sumba Barat AKBP Hendra Dorizen, Sekda Yermia Ndapa Doda, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Sumba Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Sumba Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Yohanis Dade, menyampaikan bahwa Musrenbang sebagai forum strategis untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia mengajak semua pihak berpartisipasi dalam perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus diatasi dengan inovasi dan efektivitas. Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati mencakup enam prioritas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam Musrenbang itu, Bupati Yohanis Dade menyoroti beberapa aspek penting, diantaranya :
1. Mengakomodasi usulan Musrenbang desa/kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD;
2. Memanfaatkan anggaran secara efisien;
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap program;
4. Meningkatkan transparansi keuangan desa;
5. Meningkatkan kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Kepala desa harus berinovasi dalam merancang kegiatan yang mendukung enam program prioritas pembangunan, tidak hanya kegiatan rutin yang berulang, Jabatan kepala desa adalah jabatan pengabdian, dan dana desa sekecil apa pun harus bermanfaat bagi masyarakat. Kepala desa harus terus berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan keuangan agar program yang dijalankan sejalan dengan visi dan misi Bupati serta dilakukan dengan transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan; serta
7. Bupati Yohanis juga meminta perhatian khusus terhadap target pendapatan pajak. Desa-desa yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak agar segera menyelesaikannya.
Dalam kesempatan itu juga Bupati Yohanis Dade mengapresiasi dukungan DPRD, BUMN/BUMD, dan LSM/NGO dalam pembangunan daerah, Beliau mengajak semua pihak bekerja sama dengan komitmen demi Sumba Barat yang lebih maju dan berdaya saing. Musrenbang RKPD 2026 resmi dibuka dengan harapan hasilnya membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang RKPD ini menjadi ajang untuk merumuskan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026, dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan publik di daerah tersebut.***
|
