Ketiga, Fraksi Gerindra meminta agar program pembangunan lebih peka terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, Kota Larantuka harus ditata ulang menjadi pusat ekonomi yang menarik bagi investasi.
Kelima, RPJMD diminta menyusun strategi hilirisasi dan industrialisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, agar mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Keenam, penguatan infrastruktur penunjang seperti irigasi, jalan tani, dan fasilitas pascapanen juga perlu dirinci lebih jelas.
Ketujuh, fraksi mendorong alokasi anggaran yang cukup untuk riset dan pengembangan (R\&D) agar dapat memperkenalkan teknologi tepat guna serta bibit unggul. Kedelapan, dibutuhkan kemitraan strategis dengan investor dan pelaku usaha untuk memperluas jaringan distribusi produk lokal.
Kesembilan, penanganan pascabencana erupsi Gunung Ile Lewotobi perlu dilanjutkan secara afirmatif, agar para penyintas kembali memiliki harapan membangun kehidupan yang normal.
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi Gerindra menilai bahwa kekuatan fiskal daerah telah tergambar dalam dokumen RPJMD. Namun, fraksi menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang transparan, efisien, dan berbasis hasil.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain audit menyeluruh terhadap pos belanja daerah, pemangkasan belanja konsumtif yang tidak esensial, serta peningkatan belanja pada sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Akuntabilitas dan transparansi anggaran menjadi fondasi agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memastikan anggaran digunakan untuk kesejahteraan bersama,” tegas Mikhael.
Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan RPJMD. Proses ini harus berjalan secara partisipatif, demokratis, dan terbuka.
“Semua aspirasi yang telah disampaikan hendaknya tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” lanjutnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dokumen RPJMD untuk dibahas lebih lanjut di masa sidang DPRD. Fraksi juga mendorong agar delapan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat dikawal dalam rapat-rapat paripurna dan panitia khusus (pansus) DPRD.
“Mari kita satukan langkah untuk mendukung kepemimpinan politik 2024–2029 dengan rencana pembangunan yang terukur dan realistis. Rakyat Flores Timur layak keluar dari kemiskinan dan keterisolasian,” tutupnya.***
|
