NTTKreatif.com, Larantuka – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Flores Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam sidang paripurna ke-21 yang digelar Kamis (27/8/2025) malam.
Pandangan umum fraksi Gerindra dibacakan oleh Mikhael Krizik Basa Lewar dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Flores Timur, Albert Ola Sinour, serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, dua Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi Gerindra mengapresiasi dokumen RPJMD yang dinilai telah disusun secara teknokratis dan sistematis sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
“Secara umum, dokumen ini sudah memenuhi unsur teknis perencanaan yang memadai, mulai dari latar belakang, pemetaan masalah, penggalian potensi daerah, hingga strategi dan program prioritas,” ujar Mikhael.
Namun demikian, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya RPJMD menjadi pedoman yang konkret dan terukur, dengan orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Flores Timur. Oleh karena itu, visi dan misi yang disusun harus mampu menerjemahkan agenda kepala daerah terpilih ke dalam strategi pembangunan yang nyata.
Fraksi menyambut baik visi dalam RPJMD, yakni ‘Flores Timur Produktif dan Inovatif, menuju Lewotanah Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan.’ Visi ini diharapkan benar-benar mencerminkan semboyan kepala daerah terpilih, yakni ‘Lompatan Jauh’, dalam mendorong transformasi pembangunan.
“Kami percaya, dokumen ini adalah hasil kerja keras tim penyusun yang mencoba menerjemahkan janji politik kepala daerah. Tapi semua visi itu perlu disertai langkah nyata, bukan sekadar normatif,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menyoroti masih adanya kecenderungan dalam RPJMD yang terlalu normatif dalam penguraian program di berbagai sektor. Oleh karena itu, fraksi mendorong agar tiap tahapan pelaksanaan RPJMD memuat isu prioritas yang konkret dan dapat diukur hasilnya.
Sektor-sektor prioritas yang disorot mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, serta pelestarian lingkungan dan budaya. Namun, Gerindra mengajukan sembilan poin masukan penting untuk penyempurnaan dokumen RPJMD tersebut.
Pertama, pembangunan infrastruktur harus diarahkan ke wilayah-wilayah yang hingga kini belum tersentuh secara merata. Kedua, perbaikan layanan kesehatan perlu diprioritaskan, termasuk penyediaan obat, dokter, tenaga medis, serta pemanfaatan optimal Rumah Sakit Pratama Solor.
Fraksi juga menyoroti tingginya angka stunting yang dinilai sebagai kegagalan pembangunan manusia dan berpengaruh langsung terhadap masa depan generasi muda. “Stunting bukan hanya soal gizi. Ini indikator serius yang butuh perhatian lintas sektor,” ujarnya.
Ketiga, Fraksi Gerindra meminta agar program pembangunan lebih peka terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, Kota Larantuka harus ditata ulang menjadi pusat ekonomi yang menarik bagi investasi.
Kelima, RPJMD diminta menyusun strategi hilirisasi dan industrialisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, agar mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Keenam, penguatan infrastruktur penunjang seperti irigasi, jalan tani, dan fasilitas pascapanen juga perlu dirinci lebih jelas.
Ketujuh, fraksi mendorong alokasi anggaran yang cukup untuk riset dan pengembangan (R\&D) agar dapat memperkenalkan teknologi tepat guna serta bibit unggul. Kedelapan, dibutuhkan kemitraan strategis dengan investor dan pelaku usaha untuk memperluas jaringan distribusi produk lokal.
Kesembilan, penanganan pascabencana erupsi Gunung Ile Lewotobi perlu dilanjutkan secara afirmatif, agar para penyintas kembali memiliki harapan membangun kehidupan yang normal.
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi Gerindra menilai bahwa kekuatan fiskal daerah telah tergambar dalam dokumen RPJMD. Namun, fraksi menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang transparan, efisien, dan berbasis hasil.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain audit menyeluruh terhadap pos belanja daerah, pemangkasan belanja konsumtif yang tidak esensial, serta peningkatan belanja pada sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Akuntabilitas dan transparansi anggaran menjadi fondasi agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memastikan anggaran digunakan untuk kesejahteraan bersama,” tegas Mikhael.
Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan RPJMD. Proses ini harus berjalan secara partisipatif, demokratis, dan terbuka.
“Semua aspirasi yang telah disampaikan hendaknya tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” lanjutnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dokumen RPJMD untuk dibahas lebih lanjut di masa sidang DPRD. Fraksi juga mendorong agar delapan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat dikawal dalam rapat-rapat paripurna dan panitia khusus (pansus) DPRD.
“Mari kita satukan langkah untuk mendukung kepemimpinan politik 2024–2029 dengan rencana pembangunan yang terukur dan realistis. Rakyat Flores Timur layak keluar dari kemiskinan dan keterisolasian,” tutupnya.***
|
