Oleh karena itu, lanjut politisi Partai NasDem, dirinya telah meminta Inspektorat untuk melakukan review laporan 4 tahun belakangan.
“Nah, saya sudah panggil inspektorat, saya minta kasih review hasil laporan 4 tahun, seperti apa nih? Kita mau tau masalahnya dimana, sehingga ini bisa ada kebetulan. Ke depan bersama dengan kami, selama kami memimpin, semua tahapan dilaksanakan, melibatkan partisipasi seluruh elemen. Mau perempuan, anak generasi muda karang taruna, itu semua dilibatkan. Jadi usulan harus mulai dari bawah dari Musdus hingga Kecamatan lalu ke Kabupaten. Tidak ada lagi yang copy paste. Saya akan turun nanti,” katanya.
Minta Kades Rutin Berkantor
Selain biacara soal anggaran Dana Desa, Ratu Ngadu Bonnu Wulla juga masih sempat menyentil soal Kades yang kerap tidak berkantor di kantor desa. Dirinya menegaskan hal tersebut tidak boleh lagi terjadi di masa kepemimpinan dirinya dan Wakil Bupati SBD, Dominikus A Rangga Kaka.
“Setiap kepala desa harus berkantor di desa. Minimal satu minggu tiga kali lah, tiga hari. Senin, Selasa, dan Rabu beliau berkantor di desa untuk mempermudah, ya, urusan administrasi dan bisa menanggapi keluhan masyarakat. Seperti itu. Jadi memang harapan saya semua tahapan harus dilalui. Jadi tidak ada yang namanya fiktif-fiktif lagi,” tegasnya kembali. ***
|
