Yang aneh kata Bupati Ratu, guru tersebut sudah membuktikan kalau datanya itu sudah valid yang bisa dibuktikan dengan adanya absensi sebagai syarat pencairan tunjangan guru.
Namun hal tersebut katanya tidak diindahkan oleh staf tersebut malah belakangan ditemukan kalau nama guru itu sudah berganti ke guru lainnya di sekolah yang sama.
Parahnya lagi, perlakuan itu berbeda dengan kepseknya yang diketahui pernah absen namun tunjangannya bisa dicairkan oleh staf tersebut.
“Saya prinsipnya ingin tahu masalahnya dimana. Saya bertanya dan silahkan masyarakat menilai. Kan ini bukan satu dua bulan tapi sudah berbulan-bulan. Anehnya, 6 bulan data valid, semester kedua data valid dengan absen tapi tidak dicairkan. Masuk di bulan Oktober data bermasalah dan ketika ditelusuri ada pergantian nama orangnya di sekolah yang sama. Nah perlakuan berbeda malah dialami kepseknya sebulan tidak ada tapi bisa dicairkan tunjangannya? Data lengkap dan itu bisa dibuktikan,” ungkapnya.
Sehingga sebagai Bupati, dirinya berkewajiban melakukan sidak ke dinas tersebut untuk menemukan akar masalah terkait persoalan itu walaupun dirinya tahu kalau hal semacam itu bukan ranahnya karena masalah itu adalah masalah teknis.
“Saya tahu kalau urusan teknis ada dinas tapi kenapa sampai sekarang tidak ada perubahan, Salahnya dimana? Terlebih ada fakta lagi soal tunjangan guru-guru daerah terpencil itu kan harus ada SK kontrak dari Bupati, tapi anehnya sebelum SK data mereka valid tapi setelahnya datanya kemudian jadi tidak valid oleh bersangkutan. Ini kan aneh. Sebagai Bupati saya tidak bisa biarkan ini karena sebelumnya sudah ada kejadian penikaman. Anggaran banyak tapi angka putus sekolah tinggi. Tapi kenapa pendidikan kita tidak pernah maju-maju. Dan sekali lagi saya sudah lakukan pembinaan sejak awal dan sudah diingatkan untuk cari kemudahan tapi tetap berpedoman pada aturan yang ada dengan harapan aturan yang diberlakukan ke seseorang itu harus sama juga dengan orang lain. Jadi ada keadilan,” tambahnya tegas.***
|
