NTTKreatif.com, Tambolaka – Pengguna media sosial dibuat terkejut dengan beredarnya video sidak Bupati SBD, Ratu Wulla Talu di Dinas Pendidikan SBD, Selasa 1 Juli 2025 kemarin.
Video yang diunggah di akun Facebook pribadi miliknya tidak hanya menampilkan percakapan dirinya dengan staf Dinas Pendidikan yang belakangan diketahui bernama Ketty saja tapi juga menampilkan kegeraman petinggi Partai NasDem di pusat itu terhadap stafnya tersebut.
Hal itu dipicu oleh jawaban staf yang dinilai tidak konsisten saat ditanya soal kendala pencairan tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus para guru yang kemudian dikeluhkan oleh para guru kepadanya. Imbasnya, dirinya sempat bersitegang dengan staf tersebut hingga membuatnya menjadi sorotan publik bukan hanya di NTT tapi juga di seluruh Indonesia.
Menanggapinya, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan kalau sidak yang ia lakukan ini bukan kali pertama karena sebelumnya dirinya juga melakukan hal yang sama pada medio April lalu. Dalam sidak itu, kata Ratu Wulla Talu, dirinya sudah mengingatkan staf tersebut untuk tidak mempersulit proses pencairan tunjangan guru.
“Dulu katanya absensi dan itu aturan sehingga saya bilang iya udah yang bersangkutan tidak boleh terima. Nah baru-baru saya terima lagi laporan kalau ada guru sejak tahun 2024 tidak terima tunjangannya malah di semester dua tahun 2025 juga masih ada hingga sekarang,” katanya.
Yang aneh kata Bupati Ratu, guru tersebut sudah membuktikan kalau datanya itu sudah valid yang bisa dibuktikan dengan adanya absensi sebagai syarat pencairan tunjangan guru.
Namun hal tersebut katanya tidak diindahkan oleh staf tersebut malah belakangan ditemukan kalau nama guru itu sudah berganti ke guru lainnya di sekolah yang sama.
Parahnya lagi, perlakuan itu berbeda dengan kepseknya yang diketahui pernah absen namun tunjangannya bisa dicairkan oleh staf tersebut.
“Saya prinsipnya ingin tahu masalahnya dimana. Saya bertanya dan silahkan masyarakat menilai. Kan ini bukan satu dua bulan tapi sudah berbulan-bulan. Anehnya, 6 bulan data valid, semester kedua data valid dengan absen tapi tidak dicairkan. Masuk di bulan Oktober data bermasalah dan ketika ditelusuri ada pergantian nama orangnya di sekolah yang sama. Nah perlakuan berbeda malah dialami kepseknya sebulan tidak ada tapi bisa dicairkan tunjangannya? Data lengkap dan itu bisa dibuktikan,” ungkapnya.
Sehingga sebagai Bupati, dirinya berkewajiban melakukan sidak ke dinas tersebut untuk menemukan akar masalah terkait persoalan itu walaupun dirinya tahu kalau hal semacam itu bukan ranahnya karena masalah itu adalah masalah teknis.
“Saya tahu kalau urusan teknis ada dinas tapi kenapa sampai sekarang tidak ada perubahan, Salahnya dimana? Terlebih ada fakta lagi soal tunjangan guru-guru daerah terpencil itu kan harus ada SK kontrak dari Bupati, tapi anehnya sebelum SK data mereka valid tapi setelahnya datanya kemudian jadi tidak valid oleh bersangkutan. Ini kan aneh. Sebagai Bupati saya tidak bisa biarkan ini karena sebelumnya sudah ada kejadian penikaman. Anggaran banyak tapi angka putus sekolah tinggi. Tapi kenapa pendidikan kita tidak pernah maju-maju. Dan sekali lagi saya sudah lakukan pembinaan sejak awal dan sudah diingatkan untuk cari kemudahan tapi tetap berpedoman pada aturan yang ada dengan harapan aturan yang diberlakukan ke seseorang itu harus sama juga dengan orang lain. Jadi ada keadilan,” tambahnya tegas.***
|
