NTTKreatif.com, TAMBOLAKA — Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DKI Jakarta untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Keputusan historis ini ditandai lewat penyerahan Keputusan Menpora di Jakarta baru-baru ini.
Pemerintah pusat menekankan agar penyelenggaraan PON XXII berjalan secara transparan dan akuntabel. Menpora menegaskan, seluruh aspek administrasi wajib dikelola secara profesional guna mencegah terulangnya kendala dari edisi-edisi sebelumnya.
Menyambut momentum besar tersebut, persaingan antar-kabupaten di NTT untuk menjadi penanggung jawab cabor mulai menghangat. Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bergerak cepat dengan menargetkan diri sebagai tuan rumah tiga cabang olahraga.
Langkah SBD kian mantap usai Lembaga DPRD SBD secara resmi menandatangani surat rekomendasi dukungan dalam beberapa hari terakhir ini.
SBD membidik penyelenggaraan untuk cabang olahraga Wushu, Sepak Bola Putri, dan Angkat Besi.
Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, mengonfirmasi bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) SBD telah mengajukan dokumen persetujuan tersebut. Ia memastikan pihak legislatif mendukung daerahnya dalam ajang olahraga nasional ini.
“Kemarin KONI sudah mengantarkan surat rekomendasi untuk ditandatangani, dan saya sudah tanda tangani. Tentu kami di lembaga DPRD sangat mendukung,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut kepada awak media.
Meski memberikan dukungan penuh, Rudolf memberikan catatan kritis terkait kesiapan infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan menjadi tuan rumah sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai.
Politisi senior ini blak-blakan mengakui bahwa SBD saat ini belum memiliki venue yang memenuhi standar nasional untuk ketiga cabor tersebut. Kondisi ini menuntut kerja cepat dari seluruh pihak terkait.
“Kita harus menyiapkan venue dengan sangat baik, dan jujur kita belum punya itu sekarang,” tegas Rudolf saat dijumpai pada Selasa 21, Juli 2026.
Ia menambahkan, persaingan antar-kabupaten di NTT untuk memperebutkan hak penyelenggaraan cabor akan berlangsung ketat. Namun, SBD tetap optimistis bisa mengamankan setidaknya dua cabor prioritas.
“Kalau pun persaingan antar-kabupaten cukup ketat, minimal kita bisa mengamankan dua cabor. Itu sudah sangat baik, lagipula kita masih memiliki tenggat waktu untuk bersiap,” tambahnya.
Kini, Pemerintah kabupaten dan KONI SBD sedang memastikan kesiapannya dalam menjemput ajang bergensi ini. Kesiapan infrastruktur akan menjadi kunci utama apakah SBD layak menggelar laga tingkat nasional pada 2028 mendatang.***
