NTTKreatif, TAMBOLAKA -Mendagri, Tito Karnavian belum lama ini menyentil Provinsi NTT sebagai daerah yang terburuk dalam mengurus dana Pilkada Serentak 2024.
Hal ini tidak lepas dari masih adanya 6 kabupaten di Provinsi NTT yang belum mengalokasikan anggaran untuk kepentingan Pilkada Serentak 2024.
Salah satunya adalah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dari data yang ada masih memiliki kewajiban membayar anggaran senilai Rp11,45 M dari total anggaran sebesar Rp27,8 M.
Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Hyronimus Malelak, Kamis 1 Agustus 2024 saat dikonfirmasi wartawan.
Dirinya menyebut kalau anggaran Rp11,45 M itu adalah anggaran untuk tahap kedua yang belum dicairkan Pemkab SBD. Hal tersebut ungkapnya dikarenakan pihaknya masih harus melengkapi laporan yang diminta.
“Untuk tahap kedua itu sebesar Rp11,45 M sudah berproses di Pemkab SBD saat ini. Sebenarnya sudah bisa cair minggu lalu cuma kami masih haarus lengkapi laporan yang masih kurang,” katanya.
Dirinya menegaskan kalau keterlambatan pencairan tersebut bukan disengaja. Malah dirinya berterima kasih kepada Pemkab SBD yang menurutnya sangat konsisten membantu KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Kalau kendala, tidak ada kendala. Sehingga KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menaati aturan yang dibuat. Kami malah berterima kasih kepada Pemkab SBD karena pencairan tahap I itu melewati target 40 persen. Iya semoga minggu ini bisa cair,” katanya.
Masih Tunggu LRA
Sementara itu, Kepala Badan (Kaban) Keuangan dan Aset Daerah SBD, Etmundus N Nau saat dikonfirmasi terpisah wartawan mengakui adanya keterlambatan pencairan dana tahap kedua untuk kepentingan Pilkada Serentak.
Keterlambatan tersebut sebutnya dikarenakan pihak KPU Kabupaten Sumba Barat Daya belum menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di tahap I
“Sisanya itu sebesar Rp11 M lebih. Memang Pak Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sempat sampaikan itu ke saya tapi saya bilang ajukan sudah biar bisa pencairan tahap II. Cuma kami LRA nya karena kita harus antisipasi misalnya ada konflik sosial mau tidak yang tidak terduga kita suport karena itu kondisi keuangan di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya juga jadi perhatian kita,” katanya lagi.
Sehingga per hari ini ungkapnya, pihaknya belum melakukan pencairan dana untuk Pilkada Serentak 2024 tahap II.
“Tergantung mereka. Mereka mau ajukannya kapan. Untuk anggarannya sudah ada dan sudah disiapkan. Kalau mereka ajukan maka langsung dicairkan tapi itu juga ada prosesnya karena anggarannya ada di Kesbangpol baru ke sini,” katanya lagi.***
|
Tinggalkan Balasan