Hal tersebut ungkapnya bisa dilihat dari luasan laut di Kabupaten Flotim itu sendiri dengan segudang hasil laut yang selama ini didapat oleh para nelayan.
Walaupun begitu, lanjut politisi NasDem itu, masih banyak kekurangan yang dimiliki para nelayan di daerahnya termasuk kapal tangkap dan alat tangkap yang terbatas.
“Bersama Pak Menteri, saya juga memberikan gambaran bahwa kepentingan kita adalah nelayan kita. Dengan ribuan kapal nelayan yang pernah dapat bantuan masih sedikit sekali. Itu juga termasuk upaya meningkatkan ekonomi nelayan tapi terkendala alat tangkap yang masih terbatas,” katanya lagi.
Selain itu, ke depan kata Anton Doni Dihen lagi, pihaknya ingin agar sektor perikanan dan kelautan bisa jadi sektor yang bisa dikembangkan di BUMD guna meningkatkan PAD Flotim.
Saat ditanya bagaimana respons Menteri KKP, Anton Doni mengaku kalau Menteri KKP tidak langsung memberikan janji.
Namun signal untuk memberikan dukungan tersebut terlihat dengan dimintanya Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya untuk terus membangun komunikasi bersama Pemerintah Daerah Flotim ke depannya.
“Mudah-mudahan ke depan bisa dipahami. Memang Pak Menteri termasuk menahan diri untuk tidak memberikan janji di tengah efisiensi anggaran yang ada. Menurut Pak Menteri ada upaya agar efisiensi anggaran tersebut bisa ditinjau kembali sehingga tidak mengorbankan program di daerah. Karena itu kehadiran Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya juga diharapkan dan diminta Pak Menteri untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan kita ke depannya,” tambahnya lebih lanjut. ***
|
