Demikian yang disampaikan Sekda SBD, Etmundus N Nau kepada wartawan, Rabu, 8 April 2026 siang tadi.
Etmundus mengatakan pihaknya tentu terbuka menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.
Namun ia menyebut kalau kebijakan itu harus selaras dengan kondisi daerahnya sendiri.
Ia mencontohkan, pemeriksaan BPK yang bakal berlangsung dalam waktu dekat yang mungkin saja membuat penerapan WFH tidak bisa menyasar ke semua ASN di lingkup Pemkab SBD.
“Contoh sekarang persiapan pemeriksaan BPK. Sehingga memang tetap kita terapkan WFH itu untuk beberapa komponen tapi untuk para pejabat yang berkaitan dengan pemeriksaan wajib hadir,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan para pejabat yang mungkin saja tidak terkena dampak WFH ini adalah para pimpinan OPD, pejabat struktural hingga pejabat administrator.
“Jadi WFH bukan tutup kantor. Kantor tetap dibuka tapi untuk beberapa pejabat saja dan kita sedang merancang itu sesuai dengan kondisi lokal kita di sini,” ungkapnya lagi. ***
|
