Sementara salah satu pengunjung, Martina Mina, meski menikmati manfaat air panas, tetap melontarkan kritik. Ia berharap Pemerintah Daerah segera memperbaiki fasilitas, terutama meja, kursi, dan lampu penerangan.
“Menjelang hari raya, tempat ini pasti penuh. Tolong disiapkan fasilitas yang layak. Jangan dibiarkan seperti sekarang,” kata Martina.
Disisi lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Silvester Kabelen, saat dimintai konfirmasi justru menyebut bahwa pengelola saat ini adalah eks tenaga kontrak daerah yang telah dirumahkan.
“Mereka anak-anak muda yang dulu kontrak, lalu dirumahkan, sekarang dikelola bersama lewat KSO,” kata Silvester.
Ironisnya, meski Waiplatin digadang-gadang sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktanya Dinas Pariwisata termasuk dalam empat dinas dengan capaian PAD terendah. Hingga 31 Desember 2024, retribusi dari tempat rekreasi dan olahraga hanya menghasilkan Rp 20.443.200 dari target Rp 121 juta.
Kondisi mengenaskan Waiplatin memunculkan pertanyaan besar: ke mana alokasi anggaran pariwisata Flores Timur selama ini? Di tengah kampanye gencar pemerintah untuk mendorong sektor wisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, potret Waiplatin justru menunjukkan sebaliknya—kelalaian, pengabaian, dan ketidakseriusan.
Apakah Dinas Pariwisata hanya menjadikan kerja sama KSO sebagai formalitas tanpa pengawasan? Atau ini cermin dari kegagalan sistemik dalam tata kelola destinasi wisata daerah?. Masyarakat menunggu jawaban—dan yang lebih penting, tindakan nyata. *(Ell).
|
