Namun sumber internal menegaskan adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu yang diduga memanfaatkan kedekatan dengan pihak pengelola proyek maupun penanggung jawab lapangan.
Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran distribusi BBM, tetapi juga indikasi penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan kelompok tertentu, bahkan di tengah situasi darurat bencana.
Warga penyintas erupsi Lewotobi yang tinggal di hunian sementara pun tak luput dari sorotan. Pasokan Solar diduga diatur sedemikian rupa untuk mempercepat pembangunan lokasi penampungan—tetapi tak jelas apakah dengan prosedur legal atau tidak.
Publik pun menuntut transparansi. Siapa dalang utama yang diduga mengatur aliran Solar subsidi ini? Apakah ada keterlibatan kontraktor? Distributor? APH?Atau kombinasi semuanya?
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga Pertamina sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi. Namun tekanan publik makin keras: angan biarkan Solar subsidi yang seharusnya menghidupi masyarakat kecil justru menjadi bahan bakar bagi praktik culas para pemain proyek.
Skandal ini bukan sekadar kasus penyimpangan BBM. Ini adalah ujian moral bagi para pemegang tanggung jawab di Flores Timur. Jika benar terjadi permainan terselubung, maka kepala-kepala yang terlibat harus digulung dan dihadapkan pada proses hukum.***
|
