Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.456.130.706 dari total anggaran Rp. 9.998.930.075 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.
Dalam konferensi pers bersama wartawan, Selasa 17 September 2024, Kajari Sumba Barat, Agus Taufikurrahman yang ditemani Kepala Seksi Pidana Khusus, Kasie Intel, Kasie Datum, dan Kasie Pidum mengatakan kalau penetapan tersangka Marthen Ngailu Toni berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: Print- 64/N.3.20/Fd.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 jo Print-11.A/N.3.20/Fd.2/04/2024 tanggal 17 april 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 89/N.3.20/Fd.2/09/2023 tanggal 19 September 2023 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1689/N.3.20/Fd.1/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-358/N.3.20/Fd.1/04/2022, tanggal 5 April 2022.
“Sehingga penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan saudara MNT selaku Mantan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Masa Jabatan Tahun 2016-2021 sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT- 65/N.3.20/Fd.2/09/2024, tanggal 17 September 2024,” katanya.
Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan didapatkan fakta hukum telah terjadi kemahalan harga berdasarkan Laporan Penilaian Aset Tanah Koridor Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Segmen Koridor Dede Kadu, Segmen Koridor Soba Rade, Segmen Koridor Ubu Raya, Segmen Koridor Dira Tana, dan Segmen Koridor Bondo Hula sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8.456.130.706 berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik, Nomor: 002/V/PKKN-SUMBA/2024, Tanggal 31 Mei 2024.
“Bahwa Penyidik menyangkakan Tersangka dengan menggunakan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” katanya.
Dirinya melanjutkan bahwa demi kepentingan penyidikan Jaksa Penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka Marthen Ngailu Toni selama 20 hari terhitung mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024 di Lembaga Permasyarakatan Kelas II Waikabubak berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: Print- 66/N.3.20/Fd.2/09/2024 tanggal 17 September 2024, Tersangka berinisial MNT dengan pertimbangan karena telah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif sesuai dengan pasal 21 KUHAP. ***
|
Tinggalkan Balasan