Yamin menambahkan, sekolah memiliki posisi strategis untuk membentuk budaya demokrasi sejak dini. Nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan bukan sebagai konsep teoritis semata, melainkan sebagai sikap hidup nyata yang tecermin lewat kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan hak, keadilan, dan tradisi musyawarah.
Sementara itu, Fransiskus Bulu Ngongo menyoroti peran krusial KPU sebagai mitra strategis institusi pendidikan. Menurutnya, KPU berkomitmen memperkuat fondasi demokrasi di sekolah melalui program-program aplikatif, seperti KPU Mengajar, KPU Goes to School, dan program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan.
Program-program tersebut dirancang khusus untuk mencetak pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Melalui edukasi yang konsisten, generasi muda diharapkan mampu menangkal sebaran hoaks, menolak praktik politik uang, serta aktif menjaga kualitas iklim demokrasi nasional.
“Program-program tersebut bertujuan membentuk pemilih pemula yang cerdas, kritis, berintegritas, mampu menangkal hoaks, menolak politik uang, serta aktif menjaga kualitas demokrasi,” ungkapnya.
Fransiskus juga menggarisbawahi bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Keberhasilan jangka panjang justru sangat bergantung pada sejauh mana sekolah mampu menanamkan nilai-nilai karakter, berpikir kritis, dan menghargai keberagaman kepada para peserta didik.
Agenda mingguan ini diikuti dengan antusias oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-NTT, termasuk KPU Kabupaten Sumba Tengah. Hadir secara daring Ketua KPU Sumba Tengah, Fredy Umbu Bewa Guty, bersama para anggota, sekretaris, kepala subbagian, serta staf sekretariat setempat.
Melalui forum KoPi ParMas ini, KPU Sumba Tengah berharap kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan dunia pendidikan terus diperkuat. Sinergi ini penting agar nilai demokrasi tidak sekadar dipahami secara teknis prosedural, melainkan melekat erat sebagai budaya hidup warga negara sejak usia sekolah.***
