NTTKreatif.com, Jakarta – Kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Gizi Gratis (MBG) masih kerap terjadi khususnya di wilayah Provinsi NTT.
Setidaknya sudah ada tiga kasus keracunan MBG yang terjadi di wilayah tersebut.
Kasus terakhir tentunya di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang mengakibatkan 82 siswa/i dari tiga sekokah tingkat atas harus dirawat di Rumah Sakit.
Namun kondisi tersebut tidak membuat MBG dihentikan begitu saja. Malah kini kabarnya penerima manfaat MBG sudah menyentuh 15 juta.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut kata Dadan, dirinya bersama Presiden membahas perkembangan program prioritas nasional, termasuk progres Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terus mengalami percepatan.
Diungkapkan sesuai data jumlah penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 15 juta.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.
“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.
Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.
Dadan pun memastikan bahwa pihaknya akan terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas makanan.
“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” pungkasnya sebagaimana dilansir dari BPMI Setpres.***
|
