Menurut dia, selama ini organisasi lebih menitikberatkan pada penguasaan fungsi teknis. Karena itu, pendekatan berbasis wilayah diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap kondisi lapangan dan dinamika sosial di setiap daerah.
“Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Ossy juga menjelaskan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan OTK berbasis wilayah. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, seluruh jajaran ATR/BPN nantinya diharapkan tidak hanya memahami tugas sektoral masing-masing, tetapi juga mampu menguasai persoalan kewilayahan secara utuh.
“Tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah agar transformasi organisasi dapat berjalan optimal.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Dalu Agung Darmawan.****(Ell)
|
