NTTKreatif.com, Larantuka – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas pelayanan pertanahan di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat daring yang diikuti jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Senin (11/05/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengatakan transformasi OTK perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan dinamika setiap wilayah kerja.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy dalam rapat tersebut.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih dibangun dengan pendekatan tematik, yakni pembagian seksi berdasarkan fungsi teknis dan layanan tertentu. Struktur itu meliputi Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Menurut Ossy, pendekatan tersebut dinilai perlu diperkuat dengan penguasaan wilayah kerja agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap persoalan di lapangan.
Ia mencontohkan, perkembangan investasi di suatu kawasan sering kali memunculkan persoalan baru seperti kebutuhan sertifikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan yang membutuhkan penanganan lintas fungsi.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya,” kata Ossy.
Menurut dia, selama ini organisasi lebih menitikberatkan pada penguasaan fungsi teknis. Karena itu, pendekatan berbasis wilayah diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap kondisi lapangan dan dinamika sosial di setiap daerah.
“Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Ossy juga menjelaskan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan OTK berbasis wilayah. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, seluruh jajaran ATR/BPN nantinya diharapkan tidak hanya memahami tugas sektoral masing-masing, tetapi juga mampu menguasai persoalan kewilayahan secara utuh.
“Tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah agar transformasi organisasi dapat berjalan optimal.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Dalu Agung Darmawan.****(Ell)
|
