Maklum dari catatan Ombudsman NTT potret pelayanan publik di Kabupaten Flores Timur masih berkualitas rendah.
Dalam pemaparan saat debat calon Bupati Flotim, Anton Doni Dihen mengatakan kinerja pelayanan publik sebagaimana yang ditunjukkan melalui angka-angka tadi memang patut menjadi perhatian.
Terlebih lagi dalam realitas sosial yang ada, masih ditemukan adanya antrean yang panjang di berbagai fasilitas umum seperti Kantor Catatan Sipil dan RSUD Larantuka.
“Kita masih lihat adanya antrean panjang di tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah sakit Kantor Catatan Sipil sekalipun juga harus diberi catatan bahwa Kantor Pelayanan Catatan Sipil di Flores Timur barangkali sudah menunjukkan pelayanan yang baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain tapi kita tentu menginginkan pelayanan lebih baik lagi. Di rumah sakit hal sederhana yang kita tangani adalah bagaimana memberikan pelayanan yang manusiawi kepada pasien-pasien yang datang. Kita lihat antrian begitu panjang lalu juga dokter yang terbatas dengan tempat pendaftaran yang begitu sesak. Hal sederhana itu tentu harus diperhatikan tapi kami mengatakan bahwa urusan pelayanan juga harus terkait dengan SOP,” katanya.
Dirinya mencontohkan SOP yang berhasil dijalankan beberapa daerah di Indonesia seperti Bantul dengan standarisasi waktunya yang sebutnya bisa diterapkan di Kabupaten Flores Timur.
Selain itu, katanya lagi, pelayanan publik itu juga berkaitan dengan transparansi dan partisipasi dimana sejauh ini dirinya melihat partisipasi masyarakat sudah relatif baik tetapi juga pada masa-masa yang akan datang perlu ditingkatkan.
“Laporan-laporan yang ada masih terfokus pada urusan keuangan sementara laporan kinerja belum kita lihat dengan baik maka publik berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menunjukkan kinerja baik. Di mana-mana, kami kampanyekan namanya setan transparansi. Transparansi biasanya disampaikan tetapi bagaimana terjemahannya dalam kebijakan konkret belum kelihatan. Kami mau membuka semua urusan publik termasuk urusan keuangan agar setiap warga negara, warga masyarakat bisa mengetahui segala hal tentang dinamika urusan pembangunan pemerintahan dan keuangan daerah dengan pengawasan yang terbuka,” ungkapnya. ***
|
Tinggalkan Balasan