Dirinya menambahkan KPK berperan dalam memantau kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan korupsi, sekaligus memberikan arahan serta rekomendasi yang diperlukan guna memperkuat integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Sehingga Rakor tersebut tambahnya lagi memiliki arti penting bagi seluruh pihak, karena menjadi sarana untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten SBD sekaligus jadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki kewajiban untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan jajaran ASN di lingkungan Pemkab SBD untuk terus melakukan perbaikan sistem, meningkatkan kompetensi aparatur, serta menegakkan disiplin kerja.
“Mari kita jadikan jabatan dan kewenangan sebagai amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Kepercayaan masyarakat harus kita jaga dengan bekerja jujur, profesional, dan bertanggung jawab,” pesannya lagi.
Ia pun mengajak seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk menyediakan sistem pelayanan publik yang mudah diakses, terukur, dan terbuka bagi masyarakat, serta dipastikan bebas dari pungutan liar.***
|
