NTTKreatif, TAMBOLAKA – Publik Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT tentu masih belum lupa dengan kasus dugaan korupsi Dana BOS yang melibatkan Soleman Lende Dappa (SLD) sebagai ketua Yayasan Tunas Timur (Yatutim) yang mencuat pada medio 2024 lalu.
Kasus ini sendiri pertama kali terungkap usai salah satu pemerhati pendidikan membuka borok Yatutim yang getol ‘merampok’ uang pendidikan dengan memanfaatkan Dana BOS yang diterima sekolah-sekolah di bawah yayasan yang dipimpin SLD itu.
Alibinya sederhana, SLD bersama sejumlah koleganya tega melakukan penggelembungan data siswa di sekolahnya itu. Menurut pemerhati pendidikan tersebut, setidaknya ada 12 SD di SBD yang menjadi korban dari ketamakan seorang SLD.
Bahkan menurut dia, dalam melancarkan aksinya tersebut SLD tidak sendiri. Dirinya dibantu oleh sejumlah pihak lainnya diantaranya, bendahara DGL hingga Dewan Pengarah, FB. Belakangan baru diketahui, DGL dan FB adalah keluarga dekat SLD.
Ketiganya disebut bekerja sama dalam menggelembungkan jumlah siswa dengan total siswa mencapai 3.211 siswa sejak Tahun 2015 pada 12 SD.
Sementara data riil di 12 sekolah itu sebanyak 418 siswa yang lulus sejak tahun 2021, sehingga total keseluruhan siswa yang mendapat dana bos itu sebanyak 3.629.
Selain penggelembungan data penerima Dana BOS, lokasi sekolah pun sebutnya sudah tidak sesuai alamat saat ijin operasional terbit bahkan berpindah antar kecamatan.
Menariknya, kasus dugaan korupsi ini pun langsung menjadi atensi dari Kejaksaan Negeri Waikabubak yang saat itu masih dipimpin oleh Bintang Latinusa Yusvantare. Bahkan dirinya dengan lantangnya menyebut bakal segera menindaklanjuti adanya dugaan penggelembungan jumlah siswa penerima dana BOS itu karena pihaknya telah mengantongi data tertulis.
Bahkan saat itu, Kejaksaaan Negeri Waikabubak sampai harus memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diambil keterangannya. Sialnya, kasus tersebut kemudian meredup seiring dengan masuknya SLD menjadi calon Wakil Bupati.
Kebetulan, saat itu Kejagung mengeluarkan arahan untuk menunda proses hukum bagi calon kepala daerah selama tahapan pilkada bagi mereka-mereka yang diduga terlibat dalam kasus tertentu.
SLD pun selamat hingga kemudian, kasus tersebut mencuat kembali setelah percakapannya dengan salah satu kepsek bocor ke media sosial. Dimana dalam percakapan tersebut Soleman Lende Dappa menyatakan protes atas besaran uang yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal.
Dirinya pun sampai mengancam akan memecat kepsek tersebut jika di termin kedua dirinya tidak memberikan uang sesuai keinginannya.
“Saya minta wou, jangan wou punya mulut suka putar balik begitu, saya paling tidak suka orang yang putar balek begitu. saya ini pimpinanmu. Wou bilang nanti kasih 25 ini rikson juga dengan juga dan dia ada dengan saya sekarang. Tapi wou selalu putar balek dengan saya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai dia memuncak satu kali, maka nol sudah, kosong betul betul sudah, saya pecat kau dengan tidak hormat. Saya ikuti sekarang tapi berikutnya tidak boleh kurang satu sen pun untuk termin dua. Saya kasih peringatan terakhir untuk wou. Saya terima ini tapi termin dua wou kasih 40 karena uang yang masuk 80 lebih. Sudah mengerti belum?” ungkapnya di rekaman tersebut.
Bukan sekali, belakangan diketahui ada video lain yang juga berhasil membuktikan adanya keterlibatan Soleman Lende Dappa dalam kasus dugaan Korupsi dana BOS ini.
Malah di video kedua yang belum diketahui kapan direkam tersebut, Soleman Lende Dappa secara terang-terangan meminta agar para kepseknya bisa mengumpulkan dana sekitar 15 juta untuk ‘menyumbat’ oknum APH agar kasusnya tidak naik untuk disidik.
Bahkan ada dugaan uang tersebut juga mengalir ke sejumlah pihak lain termasuk oknum wartawan agar kasusnya tersebut tidak dimuat lagi di media.
“Tapi saya coba komunikasi dengan teman jangan sampai mereka bisa bantu toh. Secepatnya eh jangan sampai dua hari lagi keluar lagi buat mereka turun lagi. Kalau sudah ada langsung bawa sudah ke sana. Kalau bisa Rp15 juta itu karena Rp10 juta juga sudah amanlah. Jangan lambat. Segera datang biar kita panjar memang supaya bisa kasih mereka pu kaki tangan biar mereka tidak muat lagi. Jangan sampai orang lain dengar. Komunikasi baik-baik. Jangan kasih tahu lain bilang ini sogok. Kalau mereka tahu lebih hancur lagi,” pesannya mengingatkan.***
|
