“Oh jelas, perampingan birokrasi itu pasti. Dua diantaranya sedang dalam penyusunan. Kita masih berkoordinasi dengan kementerian HAM pertama Damkar dan Pol PP dan yang kedua itu Perindag dan Koperasi,” tegasnya kembali.
Bakal Fokus Pada Program Prioritas
Sebelumnya, Bupati SBD, Ratu Wulla Talu di kesempatan lain tidak terlalu menanggapi berlebihan soal adanya pemangkasan TKD tersebut.
Dirinya malah menyebut akan fokus pada program utama kepemimpinan Ratu-Angga dalam visi misinya selama 5 tahun ke depan.
“Kami SBD pemotongan anggaran itu RP215 miliar. Bagi saya sih biasa aja sih. Ini baik juga biar kita bisa putar otak sehingga anggaran yang ada selama ini bisa kita optimalkan dimana sebagai Bupati tentu kita punya visi misi. Saya tentu berpikir yang jadi prioritas saja. Tidak semua-semua kita kerja, gak bisa. Kan yang terakhir ditanyakan masyarakat mana keberhasilan visi misi maka kita harus fokusnya ke situ saja,” tegasnya.
Dirinya mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat sedianya sah-sah saja tapi bukan berarti membuat pembangunan menjadi terhenti.
“Saya berpikir sah-sah saja pemerintah pusat mengambil kebijakan demikian tapi kita tetap optimis dalam kondisi seperti ini kami akan melakukan upaya-upaya untuk tetap survive mengelola APBD yang ada dan terus berkoordinasi dengan Pemprov agar apa yang menjadi kewenangan provinsi bisa mendapat perhatian begitupun dengan pusat,” katanya.
Tidak hanya itu, mencari sumber pendanaan lainnya sah juga sebut Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla juga diperlukan seperti retribusi dan pajak. ***
|
