NTTKreatif.com, Tambolaka – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan untuk memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun, turun 24,7 persen dibanding 2025.
Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk mengalokasikan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akibatnya, sejumlah anggaram dalam bentuk program yang sebelumnya menyasar ke daerah bakal terkena dampaknya.
Seperti yang dialami oleh Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT yang harus mengalami penurunan anggaran TKD di tahun 2026 mendatang di mana anggaran TKD di Kabupaten SBD yang semula bernilai Rp1,1 T lebih bakal menurun drastis di angka Rp980an M.
“Total pemangkasan itu ada Rp215 M. Rinciannya dana transfer umum Rp125 M, dana transfer khusus sebesar Rp63M dan dana desa Rp19 M serta dana intensif fiskal daerah Rp7 M lebih,” kata Sekda SBD, Etmundus N Nau belum lama usai upaya Bupati dan Gubernur se Indonesia untuk berkoordinasi gagal mendapatkan restu dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dirinya menambahkan dengan terjadinya pemangkasan tersebut tentunya hanya penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan di OPD-OPD tertentu saja misalnya pelayanan namun untuk pembangunan itu yang berat.
“Sebagai Sekda sekaligus ketua TAPD punya tugas berat untuk memanage anggaran. Kita harus lakukan rasionalisasi anggaran. Untuk hal strategis kita pertahankan sedang hal yang tidak strategis tentu kita akan pangkas. Bayangkan saja di PU itu dari DAK itu fisik hanya Rp11 M untuk jalan dan Rp600 juta untuk sanitasi. Selebihnya drop semuanya,” ungkapnya lagi.
Saat ditanya apakah pemangkasan tersebut akan berdampak pada Perampingan Birokrasi dengan Penggabungan OPD di lingkup Pemkab SBD, Etmundus N Nau mengamini hal tersebut.
“Oh jelas, perampingan birokrasi itu pasti. Dua diantaranya sedang dalam penyusunan. Kita masih berkoordinasi dengan kementerian HAM pertama Damkar dan Pol PP dan yang kedua itu Perindag dan Koperasi,” tegasnya kembali.
Bakal Fokus Pada Program Prioritas
Sebelumnya, Bupati SBD, Ratu Wulla Talu di kesempatan lain tidak terlalu menanggapi berlebihan soal adanya pemangkasan TKD tersebut.
Dirinya malah menyebut akan fokus pada program utama kepemimpinan Ratu-Angga dalam visi misinya selama 5 tahun ke depan.
“Kami SBD pemotongan anggaran itu RP215 miliar. Bagi saya sih biasa aja sih. Ini baik juga biar kita bisa putar otak sehingga anggaran yang ada selama ini bisa kita optimalkan dimana sebagai Bupati tentu kita punya visi misi. Saya tentu berpikir yang jadi prioritas saja. Tidak semua-semua kita kerja, gak bisa. Kan yang terakhir ditanyakan masyarakat mana keberhasilan visi misi maka kita harus fokusnya ke situ saja,” tegasnya.
Dirinya mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat sedianya sah-sah saja tapi bukan berarti membuat pembangunan menjadi terhenti.
“Saya berpikir sah-sah saja pemerintah pusat mengambil kebijakan demikian tapi kita tetap optimis dalam kondisi seperti ini kami akan melakukan upaya-upaya untuk tetap survive mengelola APBD yang ada dan terus berkoordinasi dengan Pemprov agar apa yang menjadi kewenangan provinsi bisa mendapat perhatian begitupun dengan pusat,” katanya.
Tidak hanya itu, mencari sumber pendanaan lainnya sah juga sebut Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla juga diperlukan seperti retribusi dan pajak. ***
|
