Kendati mendapatkan protes dari warganya, Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati, Ratu Wulla Talu dan Wakil Bupati, Dominikus A Rangga Kaka nyatanya tidak tinggal diam.
Segala upaya dilakukan keduanya untuk memastikan ketersediaan pasir di wilayahnya itu termasuk melakukan beberapa langkah konkret baik jangka panjang dan jangka pendek.
Dimana untuk langkah konkret jangka panjang, pemerintah daerah belum lama ini sudah melakukan penandatangan MOU dengan kabupaten kupang dan Ngada dalam hal pemenuhan kebutuhan pasir.
“Selain itu, pemerintah daerah juga telah menjalin kerjasama dengan investor PT.Duta Karya Perkasa dalam pengadaan pasir yang rencana pengangkutannya menggunakan kapal tongkang ke waikelo dimana saat ini sedang dibangun dermaga jetty yang direncanakan bermuara di sebelah selatan pelabuhan waikelo,” kata Bupati, Ratu Wulla Talu dalam amanahnya pada peringatan HUT RI ke 80, Minggu, 17 Agustus 2025 pagi tadi.
Sedangkan untuk langkah konkret jangka pendek pemerintah daerah, kata Bupati Ratu Wulla Talu, adalah dengan mengajukan permohonan diskresi kepada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi NTT untuk memungkinkan lokasi satu titik pengambilan pasir di pantai marapu, Kecamatan Kodi Blagahar.
“Namun sambil menunggu hasil diskresi ini kebutuhan pasir sementara waktu dipenuhi dari daerah sekitar yakni kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat,” imbuhnya. ***
|
