Peta dibuat. Lahan disiapkan. Waktu berjalan.
Namun harapan itu goyah menjelang akhir 2025. Dua lokasi utama—Nobobelo dan Bungawolo—dibatalkan pemerintah pusat. Alasannya administratif dan teknis. Dampaknya sangat manusiawi.
Setelah lebih dari satu tahun upaya, Flores Timur kembali ke titik awal.
“Kami sudah berusaha,” kata Ignas singkat. Tidak dengan nada marah, melainkan lelah.
Kini, pemerintah daerah kembali menyisir lahan-lahan baru: Kuhe, Kureng, dan Todo. Dari ratusan hektar di Kuhe, hanya sekitar 20 hektar yang dinilai memungkinkan untuk ditetapkan sebagai lokasi hunian tetap.
Proses itu terus berjalan. Namun waktu juga terus bergerak.
Di Ile Bura dan Wulanggitang, dua kecamatan terdampak paling parah, warga masih menunggu. Mereka hidup di antara tenda, rumah sementara, dan kekhawatiran yang tak pernah benar-benar pergi.
Ignas mengaku mendengar semua kritik. Ia memahaminya.
“Mereka menunggu kepastian,” ujarnya pelan. “Dan kami tidak menutup mata.”
Ia berharap anggaran awal sebesar Rp 90 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dieksekusi pada 2026, agar hunian tetap tak lagi berhenti di dokumen dan rapat.
Siang itu, air mata Ignasius Boli Uran jatuh tanpa diminta. Ia bukan simbol kelemahan. Ia adalah pengingat bahwa di balik struktur pemerintahan, ada manusia—yang pulang ke rumahnya setiap malam dengan rasa bersalah yang sama.
Dan di lereng Lewotobi, penantian masih berlangsung.***(Ell)
|
