NTTKreatif.com, Larantuka – Siang itu, ruangan konferensi pers Pemerintah Kabupaten Flores Timur terasa biasa saja. Meja-meja berjajar rapi. Kamera menyala. Para wartawan menunggu pernyataan resmi, sebagaimana lazimnya sebuah peringatan hari jadi pemerintahan.
Hingga sebuah pertanyaan memecah rutinitas itu.
Tentang hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, tak segera menjawab. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam. Beberapa detik berlalu dalam senyap. Lalu, tanpa aba-aba, air mata jatuh dari matanya.
Tak ada isak. Tak ada suara keras. Hanya napas panjang yang ditarik, lalu dilepas perlahan—seperti seseorang yang sedang menahan beban terlalu berat.
“Kasihan,” katanya akhirnya. Satu kata. Pelan. Nyaris berbisik.
Kata itu menggantung di udara. Dan seketika, ruangan terasa berbeda.
Bagi Ignasius Boli Uran, erupsi Lewotobi bukan sekadar laporan kebencanaan. Ia adalah kisah rumah. Ia adalah ingatan masa kecil. Ia adalah kampung yang berdiri di lereng gunung, tempat orang-orang yang ia kenal menyebut namanya sejak ia belum menjadi apa-apa.
Ignas lahir dan besar di Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, sekitar enam kilometer dari puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki. Di sana, sebagian keluarganya masih bertahan. Setiap hujan turun, mereka bersiap menghadapi banjir lahar. Setiap malam, mereka tidur dengan kecemasan yang sama.
Akses jalan kerap terputus. Aktivitas lumpuh. Hidup dijalani dari hari ke hari, tanpa kepastian kapan bahaya benar-benar akan berakhir.
“Kita harus jujur,” ujar Ignas, suaranya bergetar namun terjaga, “dalam kondisi bencana, tanggung jawab moral ada pada pemerintah daerah. Tetapi tanggung jawab finansial ada pada pemerintah pusat.”
Kalimat itu disampaikannya bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai pengakuan.
Sejak awal, Pemerintah Kabupaten Flores Timur—di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Sulastri H. Rasyid—bersama kementerian dan lembaga terkait telah menetapkan empat lokasi potensial pembangunan hunian tetap: Nobobelo, Bungawolo, Waidoko, dan wilayah perbatasan Flores Timur–Sikka.
Peta dibuat. Lahan disiapkan. Waktu berjalan.
Namun harapan itu goyah menjelang akhir 2025. Dua lokasi utama—Nobobelo dan Bungawolo—dibatalkan pemerintah pusat. Alasannya administratif dan teknis. Dampaknya sangat manusiawi.
Setelah lebih dari satu tahun upaya, Flores Timur kembali ke titik awal.
“Kami sudah berusaha,” kata Ignas singkat. Tidak dengan nada marah, melainkan lelah.
Kini, pemerintah daerah kembali menyisir lahan-lahan baru: Kuhe, Kureng, dan Todo. Dari ratusan hektar di Kuhe, hanya sekitar 20 hektar yang dinilai memungkinkan untuk ditetapkan sebagai lokasi hunian tetap.
Proses itu terus berjalan. Namun waktu juga terus bergerak.
Di Ile Bura dan Wulanggitang, dua kecamatan terdampak paling parah, warga masih menunggu. Mereka hidup di antara tenda, rumah sementara, dan kekhawatiran yang tak pernah benar-benar pergi.
Ignas mengaku mendengar semua kritik. Ia memahaminya.
“Mereka menunggu kepastian,” ujarnya pelan. “Dan kami tidak menutup mata.”
Ia berharap anggaran awal sebesar Rp 90 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dieksekusi pada 2026, agar hunian tetap tak lagi berhenti di dokumen dan rapat.
Siang itu, air mata Ignasius Boli Uran jatuh tanpa diminta. Ia bukan simbol kelemahan. Ia adalah pengingat bahwa di balik struktur pemerintahan, ada manusia—yang pulang ke rumahnya setiap malam dengan rasa bersalah yang sama.
Dan di lereng Lewotobi, penantian masih berlangsung.***(Ell)
|
