NTTKreatif.com, Jakarta – Situasi Indonesia belakangan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dipicu dengan sejumlah aksi demo yang terjadi belakangan ini. Sialnya, aksi tersebut bukan hanya sekedar aksi biasa namun sudah menjurus pada upaya pengrusakan hingga penjaharan.
Hal ini pun membuat Pemerintah Pusat di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bersikap tegas untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain menerjunkan aparat keamanan, dialog demi dialog pun dilakukan untuk meredam situasi menjadi lebih parah seperti yang dilakukan bersama Perwakilan serikat pekerja di Istana Negara Jakarta, pada Senin, 1 September 2025.
Sebagaimana dilansir dari Presiden.go.id, pertemuan tersebut berlangsung cair sejak sore hingga malam membahas agenda strategis mulai dari RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak.
Selain itu, Perwakilan serikat pekerja juga menyatakan komitmen mereka untuk berdiri bersama Presiden Prabowo untuk menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.
“Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Perwakilan Gerakan Buruh Indonesia yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Dirinya melanjutkan Presiden Prabowo sudah menegaskan ruang demokrasi tetap terjaga sekaligus berkomitmen mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang yang menjadi sorotan buruh.
“Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai saluran aspirasi rakyat kecil.
Ia menegaskan aksi tersebut harus berlangsung secara konstitusional dan anti-kekerasan sebuah pandangan yang disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.
“Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan orang-orang kecil—untuk menyampaikan aspirasi ketika “lembaga-lembaga formal” lambat atau tidak mau mendengar. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, Presiden Prabowo merespons masukan perwakilan Serikat Pekerja dengan positif.
“Prinsipnya Pak Prabowo, termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang, merespons baik, bahkan suasana sangat cair,” pungkasnya.***
Catatan Redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
|
