NTTKreatif, Tambolaka – DPRD SBD dan Pemkab SBD kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa 3 Juni 2025 kemarin di gedung DPRD.
RDP ini menjadi RDP ketiga setelah sebelumnya di kedua mitra tersebut menggelar RDP yang berakhir deadlock.
Adapun agenda yang diangkat dalam RDP tersebut adalah soal seleksi PPPK tahap 2 yang dinilai tidak transparan dan diduga kental dengan nepotisme.
Apalagi dalam prosesnya, terdapat sejumlah nama yang sebelumnya tidak pernah menjadi tenaga kontrak bisa lolos dan ikut dalam seleksi tersebut.
Menariknya di RDP ketiga, para anggota DPRD SBD bukan lagi fokus pada persoalan tersebut tapi cenderung memperjuangkan tenaga kontrak R3 yang belum diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK.
Hal ini pun ungkap mereka penting karena sebelumnya para tenaga kontrak berstatus R3 ini sudah bekerja begitu lama di pemerintahan namun hingga sekarang mereka belum kunjung diakomodir sebagai PPPK baik di tahap 1 dan tahap 2.
“Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah lama bekerja? Bagaimana dengan nasib mereka. Kasihan nasib mereka,” tanya Asnat Kondo.
Hal senada pun disampaikan oleh Anggota DPRD SBD lainnya, Ipi Leha.
|
