Ia menambahkan, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam upaya mitigasi karhutla yang selama ini kerap meluas akibat keterlambatan penanganan.
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai masih menjadi salah satu penyebab utama munculnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
“Sanksi dapat berupa peringatan, evaluasi terhadap pemanfaatan tanah, hingga langkah administratif lainnya sesuai tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan lintas instansi,” kata Ossy. Ia menegaskan, perusahaan yang terbukti melanggar akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Apel kesiapsiagaan karhutla di Palembang itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan pasukan Satuan Tugas Karhutla yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Selain apel pasukan, kegiatan juga diisi dengan simulasi penanggulangan kebakaran lahan. Petugas memperagakan proses pemadaman api menggunakan berbagai peralatan lapangan, mulai dari pompa air hingga teknologi pendukung lainnya untuk mengantisipasi penyebaran api di area gambut dan perkebunan.
Pemerintah berharap kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan risiko karhutla pada musim kemarau tahun ini. Selain menjaga kelestarian lingkungan, langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang selama ini kerap terganggu akibat bencana asap.***(Ell).
|
