NTTKreatif, LARANTUKA – Ironi pariwisata kembali menyentil Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Objek wisata pemandian air panas alami Waiplatin di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, kini terlihat semakin memprihatinkan—kumuh, sepi pengunjung, dan nyaris tanpa sentuhan event promosi.
Dampaknya? Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari destinasi strategis ini hanya menyumbang Rp 900 ribu per bulan. Jumlah yang sungguh menyedihkan jika dibandingkan dengan potensi alamnya yang luar biasa.
“Rp 900 ribu satu bulan. Kami di sini ada tiga orang, semua dari Nagi Explorer,” ungkap Valeria Hurit, petugas karcis di lokasi, Jumat 4 April 2024.
Lebih memilukan lagi, seluruh pendapatan itu hanya cukup untuk membayar upah tiga petugas—masing-masing Rp 300 ribu per bulan. Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan, tidak ada untuk pengembangan fasilitas. Semuanya disetor ke Dinas Pariwisata.
Padahal, sejak 2023, destinasi ini dikelola dengan skema Kerjasama Operasional (KSO) antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flotim dan pihak ketiga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan, skema ini gagal total mengangkat pamor Waiplatin.
Yang lebih mengejutkan, di tengah realitas kelam pariwisata lokal, Pemkab Flotim justru menganggarkan Rp 425 juta dari APBD untuk menggelar Festival Bale Nagi 2025—sebuah festival seremoni tahunan yang belum terbukti berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat atau sektor wisata.
Dana itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), ironisnya di saat pusat sedang memangkas transfer ke daerah hingga Rp 37 miliar.
Publik pun bertanya-tanya: “Apa gunanya festival mewah jika destinasi wisata dibiarkan mati perlahan?”
Hingga 31 Desember 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menyumbang PAD sebesar Rp 20.443.200, jauh dari target yang dipatok Rp 121 juta.—menjadikannya salah satu OPD penyumbang PAD terendah di Flotim.
Kepala Dinas Pariwisata, Silvester Kabelen, berdalih bahwa meski kecil, Waiplatin tetap menyumbang PAD. Ia menjelaskan, pengelola saat ini adalah mantan tenaga kontrak yang dirumahkan.
“Kita kerja sama dengan anak-anak yang kemarin resign dari tenaga kontrak. Mereka yang kelola, ada kelompoknya,” ujarnya.
Namun, publik tetap tak puas. Banyak pihak menilai bahwa pengelolaan Waiplatin adalah cermin kegagalan pemerintah dalam mengurus aset wisata lokal.
Komentar warganet pun pedas: “Rp 900 ribu sebulan, tapi ratusan juta untuk festival. Ini jelas bukan prioritas yang bijak.”
Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tak mungkin Waiplatin hanya tinggal nama—terkubur di bawah euforia festival tahunan yang lebih mementingkan pencitraan daripada substansi pembangunan ekonomi dan pariwisata.*(Ell).
|
