NTTKreatif, Tambolaka – Proses seleksi PPPK di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT belakangan menuai polemik hingga protes dari DPRD SBD.
Pasalnya, proses seleksi tersebut dinilai sarat kepentingan dan tidak transparan.
Bagaimana tidak, menurut sejumlah DPRD SBD, seleksi yang seharusnya diperuntukkan buat para tenaga kontrak yang sudah mengabdi di lingkup Pemkab SBD malah memberikan ruang bagi sejumlah nama yang tidak sekalipun pernah bekerja di pemerintahan alias nama siluman.
Bukannya gentar, protes DPRD SBD pun mendapat reaksi keras dari Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla.
Dalam sambutannya saat penyerahan SK CPNS dan PPPK di Roo Luwa Cafe & Resto, Jumat 30 Mei 2025, Politisi Partai NasDem itu menyebut kalau seleksi PPPK sudah sesuai mekanisme bukan secara tiba-tiba langsung dibuat.
|
