NTTKreatif.com, Tambolaka – Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo membantah tudingan kalau pihaknya tidak responsif terhadap sejumlah persoalan yang dialami masyarakat SBD.
Dirinya menyebut pihaknya selama ini aktif berada di tengah masyarakat dan juga mendorong pemerintah daerah untuk selalu memberikan perhatian kepada masyarakat.
Namun begitu, kata dia, ada beberapa hal yang belum bisa dituntaskan dalam waktu dekat karena terhalang kewenangan yang terbatas.
Hal ini ia sampaikan saat menerima aksi demo yang dilakukan oleh Cipayung Plus bersama BEM Unika Weetabula, Rabu 10 September 2025 kemarin di depan gedung Kantor DPRD SBD.
Didampingi sejumlah anggota DPRD SBD, Rudolf Radu Holo mengatakan kalau segala tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi memang menjadi keinginan semua orang termasuk pihaknya sendiri.
Namun demikian untuk persoalan kelangkaan pasir, pihaknya bersama pemerintah daerah hanya bisa mendorong agar SBD bisa diberi kelonggaran dari pihak Provinsi NTT. Hal ini dikarenakan kewenangan tambang adalah kewenangan Provinsi.
“Kami hanya bisa mendorong saja. Tidak punya kewenangan lebih karena SBD bukan daerah tambang dan juga urusan ijin tambang adalah kewenangan Provinsi. Sehingga kalau diminta buat Perda tentu tidak bisa karena itu urusan mereka di Provinsi,” ujarnya tegas.
Sebelumnya, dalam orasinya sejumlah orator mengkritisi para wakil rakyatnya yang tidak peka dengan kesulitan masyarakat. Mereka malah menyindir keras sejumlah anggota DPRD SBD yang terlihat selalu bersama Bupati SBD alih-alih fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang ada di SBD.
“Dewan kita lebih banyak ikut Bupati SBD ketimbang lakukan tugas pengawasan. Pantasan rakyatnya sengsara terus. Kalau rasa tidak mampu mundur saja,” ketus korlap aksi, Fren Ghogi.
Tidak hanya mengkritik kebiasaan anggota DPRD, dalam orasinya juga, massa aksi yang terdiri organ PMKRI, GMNI, dan GMKI ini juga mempertanyakan kerja DPRD yang tidak maksimal.
Salah satunya tentang persoalan keterbatasan pasir yang belakangan masih menjadi masalah serius yang dialami sebagian besar masyarakat.
Oleh karenanya, mereka pun menuntut agar pihak DPRD SBD segera mengusulkan dan memperjuangkan perda penambangan pasir untuk mengatasi persoalan keterbatasan pasir.
“Bapa dewan juga tahu kalau banyak rumah yang roboh karena pasir yang dihadirkan itu tidak berkualitas. Kita tidak bisa menggantungkan harapan masyarakat dengan hanya bergantung pada pasir dari luar. Sehingga kami minta buatkan perda secepatnya,” ungkap orator lainnya, Dominggus Ghogi.***
|
