NTTKreatif.com, Tambolaka – Publik Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dibuat kaget dengan adanya indikasi dugaan penipuan berkedok program penghapusan utang bank yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Golden Eagle International UNDP yang disebut memegang otoritas penuh atas sistem keuangan global.
Menariknya, aksi penipuan tersebut sudah berlangsung sebulan terakhir dan menyasar warga di wilayah pedalaman yang memiliki utang di bank tertentu. Korbannya pun tidak main-main sudah berjumlah ratusan orang yang berdomisili di wilayah Wewewa Barat.
Kasus dugaan penipuan bermodus program penghapusan utang bank dengan iming-iming mendapatkan bantuan Rp10 juta ini pertama kali dibuka ke publik oleh salah satu warga asal Kecamatan Wewewa Barat, Okta, Kamis, 18 September 2025 kemarin.
“Sudah jalan 1 bulan terakhir. Kalau korban kemungkinan sudah ratusan karena di desa saya itu ada 90an warga yang ikut ditarik KTPnya hingga disuruh buka rekening bank. Iya waktu ikut kami diminta bayar Rp25 ribu per kepala dan saya sendiri memasukkan dua KTP dengan biaya Rp50 ribu,” ujarnya.
Sayang, hingga kini uang dijanjikan oleh oknum yang disebut sebagai koordinator hingga kini tidak kunjung dicairkan. Padahal kata dia, dirinya diawal memiliki ekspektasi besar soal program tersebut terlebih dirinya dijanjikan dengan jumlah uang demikian.
“Belum masuk sampai sekarang. Waktu itu bilangnya kami tunggu saja, nanti masuk ke rekening masing-masing,” ungkapnya pasrah.
Sayang pengakuan itu malah dibantah oleh koordinator daerah, Takjudin yang menyebut kalau pihaknya tidak pernah memungut sepersen uang dari masyarakat. Dirinya malah kaget saat mengetahui adanya informasi tersebut.
“Kami tidak pernah minta uang. Itu sukarela warga sendiri tapi bukan untuk program penghapusan utang bank tapi ada satu program lain,” ungkap Takjudin yang sehari-hari bekerja sebagai penjual tahu.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Ahmad Anton yang ditemui terpisah, Rabu sore kemarin. Ahmad yang belakangan disebut sebagai perekrut Takjudin itu menyebut kalau persoalan yang terjadi di SBD bukanlah tanggung jawab dirinya.
“Saya tidak tahu kalau itu (pungli) itu. Saya di wilayah Bima soal itu kan ada koordinator SBD. Silahkan cross check ke beliau. Soal rekrut iya, saya rekrut tapi kan kita sebatas membantu,” ungkapnya.
Saat ditanya soal legalitas dan ijin operasionalnya di wilayah SBD, Ahmad Anton terlihat kelimpungan menjawab malah terkesan menghindar dan lebih memilih melimpahkannya kepada pengurus di Kabupaten dan Provinsi.
“Silahkan tanyakan langsung ke Provinsi atau Kabupaten karena sedianya ini program mereka program pemerintah. Sedangkan kami ini hanya membantu kerja pemerintah. Soal realisasi bantuan itu kan berproses. Kalau terkabulkan iya syukur kalau tidak mau bagiamana lagi,” ungkapnya. ***
|
