Pemkab Flores Timur Alokasikan Rp 1,8 Miliar untuk Mobil Baru DPRD, Dikecam oleh EK LMND

NTTKreatif, LARANTUKA – Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk pengadaan tiga unit mobil baru bagi pimpinan DPRD periode 2024-2029. Setiap mobil dianggarkan Rp 600 juta, dan seluruhnya bersumber dari APBD 2024.

Kebijakan ini mendapat kritik tajam dari  Elemen Kritis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Flores Timur. Ketua EK LMND, Nobertus Dalu Luron, menyatakan, alokasi anggaran tersebut kurang bijak mengingat keterbatasan anggaran daerah dan banyaknya kebutuhan prioritas yang belum terselesaikan.

“Pemerintah Daerah seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, seperti infrastruktur jalan atau proyek lain yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. Pengadaan mobil bagi pimpinan DPRD tidak seharusnya menjadi prioritas,” ujar Nobertus.

Menurutnya, Pemkab Flores Timur perlu mempertimbangkan penggunaan anggaran untuk isu-isu strategis yang mendesak, seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan.

Nobertus juga menggarisbawahi pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan kondisi mobil dinas yang digunakan pimpinan DPRD periode 2019-2024, yang menurutnya masih layak digunakan.

“Mobil yang saat ini dipakai oleh pimpinan DPRD masih layak dan belum mencapai usia 10 tahun. Kelayakan dan keamanan mobil-mobil tersebut seharusnya sudah cukup untuk menunjang operasional pimpinan DPRD periode berikutnya,” tambahnya.

Ketua EK LMND Flotim itu berharap, pimpinan DPRD yang baru akan dilantik pada 9 September 2024 mendatang dapat menolak pengadaan mobil baru tersebut dan memilih menggunakan kendaraan dinas yang ada. Menurutnya, Pemkab harus melakukan perhitungan objektif terkait penyusutan kendaraan sebelum memutuskan untuk membeli yang baru.

Nobertus menegaskan, anggaran daerah harus fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat dan bukan pada fasilitas kemewahan pejabat semata.

“Pemda seharusnya lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan pengadaan mobil baru bagi pejabat,” tutup Nobertus.***(YEN)***