Fraksi PDIP mengklaim telah mengawal pengucuran alokasi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp45 miliar untuk guru honorer se-NTT.
Suntikan anggaran tersebut menjadi modal penting hingga akhirnya mayoritas dari mereka berhasil diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita juga mengucurkan respon terhadap tambahan penghasilan ya, tambahan penghasilan waktu itu masih status honorer, dan guru kita dapat 45 miliar. Dan itu tutup satu NTT yang kemudian sampai dengan saat ini mereka sudah menjadi tenaga PPPK, ” Ujarnya menjelaskan perjuangannya pada kali lalu
Namun, kepuasan para pendidik tersebut sempat terancam oleh munculnya wacana sepihak pemerintah yang ingin merumahkan atau mengalihkan status pegawai menjadi paruh waktu.
Kebijakan mendadak tersebut dinilai sangat tidak manusiawi, mengingat para tenaga PPPK tersebut baru bertugas dan telah melewati proses seleksi formal yang ketat.
Menanggapi gejolak tersebut, Fraksi PDIP DPRD NTT mengambil sikap politik keras dengan menolak secara tegas rencana perumahan tenaga PPPK di NTT.
“Kami merasa miris, kenapa mereka belum sampai satu bulan lebih juga ko tiba-tiba ada kebijakan mau di rumahkaan mereka di rumahkan. Itu tidak manusiawi, dan ki tolak” tuturnya
Sikap politik tanpa kompromi ini diambil karena PPPK diakui sebagai abdi negara yang sah dan direkrut sesuai aturan hukum, bukan tenaga titipan kepentingan politik tertentu.
Berkat ketegangan dan desakan politik tersebut, nasib para guru PPPK hingga kini berhasil diselamatkan dan status mereka tetap aman.
Langkah berani yang diambil Fraksi PDIP di tingkat provinsi ini pada akhirnya diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh daratan Sumba.
Di luar isu guru, Fraksi PDIP juga mengklaim terus meretas kebuntuan anggaran daerah dengan menggedor kementerian terkait di pusat.
Langkah konsultasi intensif telah dilakukan ke Kemendagri, Kementerian Keuangan, hingga KemenPAN-RB guna memastikan alokasi dana pusat benar-benar mengalir turun untuk kesejahteraan masyarakat Sumba.
Sementara masyarakat, khususnya di Pulau Sumba masih bertanya soal representasi kinerja anggota DPRD NTT dari dapil Sumba selama periode yang saat ini.***
