NTTKreatif.com, Tambolaka— Sentimen dan kepuasan masyarakat Pulau Sumba terhadap kinerja wakil rakyat di DPRD Provinsi NTT hingga saat ini diakui masih sangat rendah.
Banyak kalangan menilai keberadaan anggota legislatif belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi perubahan hidup masyarakat di tingkat desa.
Kondisi ini menjadi tamparan sekaligus otokritik bagi para wakil rakyat yang menduduki kursi parlemen di Kupang ibu kota provinsi.
DPRD yang sejatinya memegang mandat sebagai penyambung lidah rakyat sering kali dianggap alpa dan baru hadir saat momentum politik mendekat.
Menjawab skeptisme dan ketidakpuasan publik yang kian menguat tersebut, Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Yunus Takandewa, akhirnya buka suara.
Legislator asal Dapil Sumba yang telah menjabat dua periode yang juga dipercayakan sebagai ketua DPD PDIP NTT ini menegaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat adalah tantangan untuk membuktikan kerja nyata, bukan sekadar umbar janji.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Yunus seusai kegiatan Pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP di Aula Hotel Sinar Tambolaka, Sumba Barat Daya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Yunus menegaskan, di tengah sorotan tajam publik, Fraksi PDIP telah bekerja ekstra keras memperjuangkan hak-hak mendasar warga Sumba, khususnya di sektor pendidikan pada kali lalu.
Salah satu bukti perjuangan yang diklaimnya adalah dorongan pemerataan sarana pendidikan agar setiap kecamatan di daratan Sumba memiliki akses SMA dan SMK negeri maupun swasta.
“Pada periode lalu, kami menargetkan agar setiap kecamatan di wilayah NTT memiliki SMA dan SMK. Puji syukur, target tersebut berjalan dengan baik. Sehingga, saat ini di daratan Sumba, perlakuan terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri, khususnya jenjang SMA, SMK, serta SMP yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sudah setara.” tegas Yunus
Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, perlakuan serta alokasi fasilitas antara sekolah negeri dan swasta di bawah kewenangan provinsi kini mulai disetarakan.
Tak hanya infrastruktur fisik, perjuangan politik anggaran juga menyasar nasib ribuan guru honorer yang selama ini terabaikan.
Fraksi PDIP mengklaim telah mengawal pengucuran alokasi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp45 miliar untuk guru honorer se-NTT.
Suntikan anggaran tersebut menjadi modal penting hingga akhirnya mayoritas dari mereka berhasil diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita juga mengucurkan respon terhadap tambahan penghasilan ya, tambahan penghasilan waktu itu masih status honorer, dan guru kita dapat 45 miliar. Dan itu tutup satu NTT yang kemudian sampai dengan saat ini mereka sudah menjadi tenaga PPPK, ” Ujarnya menjelaskan perjuangannya pada kali lalu
Namun, kepuasan para pendidik tersebut sempat terancam oleh munculnya wacana sepihak pemerintah yang ingin merumahkan atau mengalihkan status pegawai menjadi paruh waktu.
Kebijakan mendadak tersebut dinilai sangat tidak manusiawi, mengingat para tenaga PPPK tersebut baru bertugas dan telah melewati proses seleksi formal yang ketat.
Menanggapi gejolak tersebut, Fraksi PDIP DPRD NTT mengambil sikap politik keras dengan menolak secara tegas rencana perumahan tenaga PPPK di NTT.
“Kami merasa miris, kenapa mereka belum sampai satu bulan lebih juga ko tiba-tiba ada kebijakan mau di rumahkaan mereka di rumahkan. Itu tidak manusiawi, dan ki tolak” tuturnya
Sikap politik tanpa kompromi ini diambil karena PPPK diakui sebagai abdi negara yang sah dan direkrut sesuai aturan hukum, bukan tenaga titipan kepentingan politik tertentu.
Berkat ketegangan dan desakan politik tersebut, nasib para guru PPPK hingga kini berhasil diselamatkan dan status mereka tetap aman.
Langkah berani yang diambil Fraksi PDIP di tingkat provinsi ini pada akhirnya diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh daratan Sumba.
Di luar isu guru, Fraksi PDIP juga mengklaim terus meretas kebuntuan anggaran daerah dengan menggedor kementerian terkait di pusat.
Langkah konsultasi intensif telah dilakukan ke Kemendagri, Kementerian Keuangan, hingga KemenPAN-RB guna memastikan alokasi dana pusat benar-benar mengalir turun untuk kesejahteraan masyarakat Sumba.
Sementara masyarakat, khususnya di Pulau Sumba masih bertanya soal representasi kinerja anggota DPRD NTT dari dapil Sumba selama periode yang saat ini.***
