NTTKreatif.com, Tambolaka— Sentimen dan kepuasan masyarakat Pulau Sumba terhadap kinerja wakil rakyat di DPRD Provinsi NTT hingga saat ini diakui masih sangat rendah.
Banyak kalangan menilai keberadaan anggota legislatif belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi perubahan hidup masyarakat di tingkat desa.
Kondisi ini menjadi tamparan sekaligus otokritik bagi para wakil rakyat yang menduduki kursi parlemen di Kupang ibu kota provinsi.
DPRD yang sejatinya memegang mandat sebagai penyambung lidah rakyat sering kali dianggap alpa dan baru hadir saat momentum politik mendekat.
Menjawab skeptisme dan ketidakpuasan publik yang kian menguat tersebut, Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Yunus Takandewa, akhirnya buka suara.
Legislator asal Dapil Sumba yang telah menjabat dua periode yang juga dipercayakan sebagai ketua DPD PDIP NTT ini menegaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat adalah tantangan untuk membuktikan kerja nyata, bukan sekadar umbar janji.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Yunus seusai kegiatan Pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP di Aula Hotel Sinar Tambolaka, Sumba Barat Daya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Yunus menegaskan, di tengah sorotan tajam publik, Fraksi PDIP telah bekerja ekstra keras memperjuangkan hak-hak mendasar warga Sumba, khususnya di sektor pendidikan pada kali lalu.
Salah satu bukti perjuangan yang diklaimnya adalah dorongan pemerataan sarana pendidikan agar setiap kecamatan di daratan Sumba memiliki akses SMA dan SMK negeri maupun swasta.
“Pada periode lalu, kami menargetkan agar setiap kecamatan di wilayah NTT memiliki SMA dan SMK. Puji syukur, target tersebut berjalan dengan baik. Sehingga, saat ini di daratan Sumba, perlakuan terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri, khususnya jenjang SMA, SMK, serta SMP yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sudah setara.” tegas Yunus
Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, perlakuan serta alokasi fasilitas antara sekolah negeri dan swasta di bawah kewenangan provinsi kini mulai disetarakan.
Tak hanya infrastruktur fisik, perjuangan politik anggaran juga menyasar nasib ribuan guru honorer yang selama ini terabaikan.
