NTTKreatif.com, Tambolaka – Sebanyak 59 desa dari 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT sejauh ini belum melakukan pencairan dana desa tahap II. Padahal penutupan proses pencairan tinggal beberapa hari lagi.
Hal tersebut membuat Bupati SBD, Ratu Wulla Talu mencak-mencak. Dirinya pun sampai mengancam para kades yang belum melakukan pencairan akibat SPJ belum dilaporkan untuk tidak diproses pencairannya.
Penegasan ini disampaikannya dalam acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di SBD, Senin, 1 Desember 2025 kemarin di aula Bupati SBD.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati, Dominikus A Rangga Kaka, Inspektur Daerah, Theofilus Natara, Plt Kadis PMD, Semon Lende, Kejaksaan Negeri Waikabubak, Pendamping Desa dan Para Kades se SBD
“Saya mau sampaikan kepada Bapa Ibu, kalau tidak ada SPJnya, saya minta tidak dicairkan. Berani kalau ada yang cairkan silahkan bertanggung jawab. Jadi jangan main-main dengan dana desa,” tegas Bupati Ratu di kesempatan tersebut.
Dirinya pun merasa heran, anggaran dana desa yang sudah diberikan malah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa adanya SPJ padahal desa katanya sudah terbentuk begitu lama.
“Begitu besar dana desa yang digelontorkan tapi kenapa kita tidak pernah maju-maju. Salahnya dimana. rapat koordinasi, rapat koordinasi, rapat evaluasi,rapat evaluasi tetapi kenapa masih saja ada persoalan. Bahkan sampai hari ini, ada desa yang tidak menyampaikan SPJ sudah 3-4 tahun,” katanya lagi heran.
Bupati Ratu Wulla Talu menambahkan langkah tersebut harus diambil sebagai bagian evaluasi buat pemerintah pusat untuk mengambil kebijkan termasuk menarik kembali dana desa.
“Mau tarik silahkan biar nanti dikelola oleh pusat, kita hanya evaluasi saja. Seperti pemangkasan anggaran Rp215 M kemarin.Saya tidak masalah. Tidak apa-apa, dipotong saja. Sekarang tinggal lihat mana kabupaten yang progressnya bagus. Ketika ada bantuan misalnya revitalisasi sekolah, kita harus tunjukkan kepada pemerintah pusat, bahwa kita bisa melakukan program ini dengan baik dan berdampak buat masyarakat. Saya nanti sampaikan ke menteri desa. Kalau memang begini-begini model-model kita, tidak mau penyerapan anggaran. Uang sudah ada, kita gunakan dan habiskan sulit minta ampun,” tegasnya kembali.
Dirinya pun mendesak para kades untuk segera melakukan percepatan pencairan dana desa mengingat ke depan pihaknya berencana akan melakukan evaluasi terhadap dana desa per triwulan dengan masing-masing presentasi 20, 50, 80 dan 95 persen.
“Tapi saya berharap tahun depan harus. Setiap tiga bulan evaluasi agar kita pastikan serapan anggaran maksimal dan anggarannya harus sampai masyarakat dan berdampak. Saya tidak main-main untuk kerja. Kalau ada pj kades yang tidak mampu bilang saja, mundur biar diganti orang lain, daripada cari masalah. Mungkin Kades juga begitu, kalau tidak sesuai ekspektasi iya mundur. Saya mau kita semua terpacu untuk bekerja,” ungkapnya lagi mengingatkan. ***
|
