NTTKreatif, TAMBOLAKA– Salah satu kader Partai NasDem SBD dikabarkan bakal di (Pergantian Antar Waktu) PAW dari kursi DPRD SBD.
Kabar tersebut mencuat pasca munculnya surat Mahkamah Partai terkait keputusan atas gugatan yang diajukan oleh kader partai tersebut.
“Iya surat sudah kami terima dari Mahkamah Partai NasDem Minggu lalu,” ungkap Ketua DPD Partai NasDem SBD, Markus Dairo Talu (MDT) kepada nttkreatif.com, Jumat, 7 Februari 2025 siang tadi.
Diungkapkannya surat Mahkamah Partai tersebut berisikan perihal keputusan partai terkait gugatan yang dilayangkan oleh kadernya sendiri.
Hasilnya katanya, Mahkamah Partai memutuskan gugatan yang diajukan kader partai itu tidak teregistrasi alias menolak gugatan.
“Iya isi soal gugatan ditolak Mahkamah Partai,” tambahnya.
Dengan begitu, katanya proses PAW terhadap kader Partai NasDem sekaligus Anggota DPRD SBD aktif itu akan terus berlanjut terlebih kata mantan Bupati SBD itu, surat pengajuan PAW sudah masuk ke KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Tetap berproses. Soalnya minggu lalu surat Mahkamah Partai sudah kami serahkan ke KPU untuk menjadi dasar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),” katanya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai NasDem SBD, Thomas Tanggu Dendo saat ditanya soal adanya informasi PAW, dirinya
enggan berkomentar lebih jauh.
“Mengenai salah kader partai yang mungkin tidak loyal sesuai AD/RT partai, itu tentu urusan partai. Apa yang menjadi tahapan proses dari bawah ke tingkat pusat itu urusan pusat,” kata kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.
Dirinya menambahkan pihaknya hanya bisa menghormati apa yang menjadi keputusan dari pusat.
“Sampai hari ini masih dalam tahapan proses,” katanya.
Namun begitu, dirinya enggan membeberkan lebih jauh nama anggota DPRD SBD sekaligus kader Partai yang bakal di PAW tersebut.
Dirinya hanya mengungkapkan kalau ada kader yang tidak loyal maka tentu akan mendapatkan sanksi dari partai.
Hal tersebut sebutnya tidak hanya berlaku di dalam internal Partai NasDem saja namun juga di partai-partai lainnya.
“Siapa pun kader kalau tidak loyal pasti dapat sanksi. Itu sudah diatur. Tapi sekali lagi itu semua keputusan ada di DPP. Kami hanya ikuti perintah. Apapun itu akan kami hormati dan hargai,” ungkapnya lebih lanjut. ***
|
