NTTKreatif, TAMBOLAKA – 173 Kades di SBD kena ultimatum keras dari Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla buntut banyaknya laporan dan temuan penggunaan dana desa yang dinilai tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan.
Bagaimana tidak, dana desa yang bernilai ratusan M untuk 173 desa di SBD nampaknya tidak memberikan dampak signifikan buat kemajuan desa.
Malah dari pengamatannya, menimbulkan masalah yang hingga hari ini belum tuntas sepenuhnya.
Dirinya pun mengaku heran dengan kondisi tersebut terlebih saat tahu kalau banyak program di desa malah tidak dijalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di desa.
“Rumah layak huni misalnya anggaran 10 juta tapi masyarakat hanya terima 10 seng. Ada juga Bak Pa. Masyarakat hanya dapat 5 seng. Masalahnya dimana? Padahal setiap tahun anggarannya terus turun ke desa,” ungkap Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla dalam Rapat Koordinasi tentang percepatan dan penyelarasan pengelolaan dana desa tahun 2025 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, Kamis, 10 Maret 2025 pagi tadi di aula Kantor Bupati.
Selain rumah layak huni, listrik di desa juga jadi sorotan buat mantan Anggota DPR RI itu. Pasalnya, dirinya masih menemukan banyak desa yang belum dialiri listrik.
Padahal dirinya berharap Desa dengan potensi yang luar biasa bisa membantu pembangunan sesuai dengan visi besar mereka yakni Membangun Desa, Menata Kota.
“Pencairan dana desa juga begitu. Tidak lalui lagi Kecamatan. Tiba-tiba sudah di Kabupaten dan dicairkan. Fungsi kontrol di kecamatan sudah tidak ada lagi. Pak Pj kalau bisa nanti pencairan itu sesuai dengan program kegiatan saja. Kalau tidak nanti penggunaannya tidak jelas,” terangnya.
Oleh karena itu, dirinya menyebut akan melakukan audit atas penggunaan dana desa di 173 desa di SBD tanpa terkecuali untuk menemukan akar masalah yang terjadi.
“Saya akan audit. Semua desa tanpa terkecuali. Ini bukan suka atau tidak suka tapi kita benahi untuk temukan salahnya dimana. Salahnya perencanaannya kah, pelaksanaannya kah, atau pengawasannya ini yang jadi catatan kita. Dan audit ini kan internal kalau ada temuan iya kita bereskan. Tapi kalau ada yang keterlaluan dan anggap ini penghasilan iya saya tidak sungkan-sungkan beri rekomendasi untuk diproses ke APH,” tegasnya lagi mengingatkan.
Tidak hanya Kades, Inspektorat SBD pun jadi sasaran pembicaraan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dimana dirinya secara blak-blakan menyoroti kerja Inspektorat SBD yang dipandangnya enggan menindaklanjuti temuan yang ditemukan di desa.
“Minta maaf pak Inspektur, saya lihat banyak temuan tapi Inspektorat enggan tindaklanjuti. Padahal ini penting. Kalau ada salah iya kita cari solusi supaya anggaran yang ada kita maksimalkan begitu,” pungkasnya lagi.
|
